BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Komunitas Media Online Indonesia (Komodo) gelar Diskusi Publik Terbatas tentang Pengelolaan Sampah di Bekasi dan Depok, Jumat (12/10) di Facetime Coffee, Perumnas 3 Aren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Acara diskusi tersebut dihadiri Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) Bagong Suyoto, Aktivis Pemuda Ahmad Dzulqarnain, dan Aktivis Jaringan Media Profetik Sapto Waluyo.
Dalam pemaparannya, Ketua APPI Bagong Suyoto mengatakan, banyaknya sampah yang datang dari luar membuat dampak yang serius bagi Kota Bekasi, apalagi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Di sana, air tanah atau lingkungan sekitarnya sudah terbilang tercemar parah akibat air lindi (leachate) yang dihasilkan dari sampah.
Menurutnya, bukan hanya air tanah, sungai atau saluran yang berada di dekat TPA juga ikut tercemar. Maka itu, kebijakan perihal sampah ini perlu diperhatikan, oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku penyewa lahan di wilayah Kota Bekasi.
“Bank sampah, sejatinya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah di TPA. Apalagi sistem pengelolaan sampah di Bekasi, baik di TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, dan Burangkeng masih menggunakan open dumping,” ujarnya.
“Untuk bank sampah kami sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengenai bank sampah, dan kini memiliki 125 anggota,” tukasnya.
Dikatakan Suyoto, dirinya sangat mengapresiasi bila ada dunia pendidikan yang berinisiatif mengadakan bank sampah sendiri. Sampah di Bekasi, kata dia, bicara soal Kota dan Kabupaten Bekasi. Maka, harus ada kerja sama antar kedua daerah untuk lebih bersinergi dalam mengurai sampah. Apalagi, baik Kota dan Kabupaten Bekasi sama-sama menempatkan TPA di wilayah selatan (Sumur Batu dan Burangkeng).
“Kita harus bersama-bersama untuk mengelola, dan pemerintah harus transparan juga. Kini masyarakat sudah sangat bersemangat untuk mengelola sampah,” pungkasnya.
Sementara itu, Jaringan Media Profetik, Sapto Waluyo menjelaskan, masalah sampah sebenarnya sangat krusial. Karena yang jadi sorotan bukanlah sampah melainkan limbah yang dihasilkan dari sampah itu sendiri. Ia juga menyoroti tentang Kali Bekasi yang kini diduga tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sebab, isu Kali Bekasi itu sudah sampai DPR, dan semoga urusan pencemaran Kali Bekasi dapat ditangani dengan baik.
“Penyadaran publik di Depok itu, mulai dari dapur, sekolah, lingkungan dan bentuk bank sampah. Bank sampah itu ternyata ada nilai ekonomisnya, jadi saat ini warga semakin lama semakin senang,” ujarnya.
Penyadaran publik, menurut Sapto, penting dan menjadi hal yang dasar dalam menanggulanginya sampah. Namun, kata dia, itu semua kembali lagi ke masyarakatnya. Karena bila hanya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berperan, tanpa adanya peran masyarakat akan sia-sia program yang hebat seperti apapun juga.
“Sudah saatnya berkolaborasi dan bersatu, misalnya tangani Kali Bekasi atau Kali Ciliwung di Depok. Ini diperlukan konsistensi di tingkat pusat, daerah untuk menuntaskan masalah sampah,” tegasnya. (cr1/fzy)
