Selasa, 26 September 2017

Ilustrasi Ilustrasi

Pemberian Lahan Garapan Mengusik LMDH Featured

RENCANA pemberian lahan garapan untuk para petani korban konflik agraria di Kecamatan Telukjambe Barat, dinilai akan mengusik Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan hanya akan menimbulkan konflik baru. Pasalnya, LMDH sudah lama menggarap lahan hutan di Kecamatan Telukjambe Barat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).


"Solusi dengan memberikan lahan garapan kepada para petani korban konflik lahan jelas mengusik LMDH. Karena semua lahan sudah digarap melalui program PHBM," kata Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) LMDH Jawa Barat, Nace Permana.


Bahkan LMDH se-Jawa Barat sudah mulai bereaksi dan menyatakan sikap menolak, untuk mebagi lahan garapan dengan para petani korban konflik. Sebab, konflik tersebut terjadi antara petani dan PT Pertiwi Lestari, sehingga pihak perusahaan yang seharunya bertanggungjawab.


"Kalau pemberian lahan untuk hunian di lahan PT Pertiwi Lestari silakan saja, bahkan kami mendukungnya. Tapi terkait akan diberikannya lahan garapan (di tanah Perhutani Red), kami menolaknya. Harusnya, perusahaan juga yang harus menyediakan lahan untuk garapan," kata Nace.


Menurutnya, solusi yang diberikan pemerintah seharusnya jangan menimbulkan peroslan baru. Sebab, jika lahan garapan di lahan hutan Telukjambe diberikan ke petani penggarap, justru akan menimbulkan masalah dengan LMDH.


"Tentunya, atas rencana pengajuan lahan garapan itu, LMDH tidak akan tingal diam," katanya.


Sementara itu, Koordinator Lapangan LMDH, Deni Hilman mengungkapkan, konflik agraria tersebut terjadi antara Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) dengan PT Pertiwi Lestari, sehingga tidak perlu melibatkan apalagi sampai mengganggu keberadaan LMDH yang sudah sangat tidak suka dengan STTB karena menentang program Perhutani.


"Sebagian besar petani penggarap STTB itu sebenarnya sudah diakomodir oleh LMDH, dengan diberikan lahan garapan dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tapi dalam pelaksanaannya, mereka malah menentang program Perhutani dan menjual lahan garapan ke pihak lain," kata Deni.


Selain itu, para petani yang tergabung dalam STTB selama ini berupaya untuk memiliki lahan PHBM tersebut. Sehingga mereka dikeluarkan dari LMDH dan tidak diberikan garapan. (cr16/ds)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.