Beranda Karawang 22 Dewan Sepakat Interpelasi, Natala: Pelaporan Anggaran Tidak Memuaskan

22 Dewan Sepakat Interpelasi, Natala: Pelaporan Anggaran Tidak Memuaskan

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG –¬†Dikabarkan saat ini sudah 22 anggota dewan dan 1 fraksi yang telah menandatangani kesepakatan untuk interplasi.

Anggota DPRD Kabupaten Karawang akan mengajukan interpelasi kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna untuk mempertanyakan transparansi anggaran refocusing Covid-19.

Dikonfirmasi TV Berita, Rabu (3/6) kemarin di gedung DPRD Kabupaten Karawang, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha menjelaskan bahwasannya hak interpelasi merupakan langkah yang diambil untuk meminta kejelasan kepada eksekutif dalam hal ini Bupati sebagai kuasa pengguna anggaran.

Karena selama ini, ia menilai bahwa sampai hari ini eksekutif tidak juga kunjung memberikan penjelasan yang rinci berapa, dari mana, dan ke mana saja uang tersebut digunakan.

Ironisnya, lanjut Natala, pelaporan eksekutif kepada DPRD dilakukan terakhir kali pada saat hearing bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) pada 8 Mei 2020 lalu, namun data penggunaan anggaran yang dilaporkan tidak memuaskan dan hanya secara keseluruhan saja tanpa perincian yang jelas.

“Terakhir 8 Mei lalu kami pertanyakan di ruang Paripurna. Sekda menjanjikan satu minggu akan memberikan kepada kami rincian anggaran detailnya, namun kami tunggu sampai 3 minggu tidak juga ada,” kata Natala.

Menurutnya, anggaran refocusing untuk Covid-19 ini harus disampaikan secara jelas kepada legislatif dan masyarakat khususnya. Selain dari APBD, sumbangan-sumbangan lain dari pihak ketiga juga perlu disampaikan secara utuh dan menyeluruh.

“Kami DPRD juga tidak tahu berapa jumlah bantuan atau sumbangan dari pihak lain baik individu maupun perusahaan yang sudah terkumpul, dari mana saja dan dipergunakan untuk apa saja, kami tidak pernah diberitahu. Makanya kita usulkan hak interpelasi untuk mempertanyakan. Peruntukannya apa saja, bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak,” ungkapnya lagi.

Sementara itu ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri ketika dimintai tanggapannya soal hak interpelasi yang sedang diwacanakan para anggota dewan tersebut hanya menjawab dengan santai.

Dikatakan Sekda Acep, hak interpelasi merupakan hak para anggota dewan. Ia pun mempersilakan dewan untuk melakukan hal tersebut.

Namun demikian, ditegaskannya substansi permasalahannya yang harus jelas.

“Silakan saja itu hak dewan. Hak mereka, tapi permasalahannya juga harus jelas,” ucapnya.

Sekda Acep pun mengulas, pada tanggal 8 Mei lalu DPRD Kabupaten Karawang bersama pihaknya sudah melakukan hearing atau rapat dengar pendapat.

Pada saat itu, ia sebagai TAPD sudah melaporkan perkembangan keuangan untuk penanganan Covid-19 tersebut dan sudah membuat aplikasi agar para anggota dewan atau masyarakat dapat mengakses anggaran secara detail.

“Waktu itu sudah kami laporkan dalam hearing, dan kami pun langsung membuat aplikasi di BPKAD, dan semua transparansi anggaran itu sudah bisa dibuka di BPKAD,” ujarnya.

Sekda juga mengatakan, laporan perkembangan penggunaan anggaran untuk Covid-19 diupdate setiap bulan dengan proses yang bertahap. Dan selama ini terus berjalan di aplikasi BPKAD. Pengadaan juga tetap berjalan dan dikawal oleh kejaksaan.

“Di aplikasi itu kan terbuka. Bisa dilihat di sana, Kita pelaporan setiap bulan,” tambahnya.

“Ya kalau memang dirasa kita ada kesalahan. Ya, bolehlah, ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita, dan apapun yang mereka pertanyakan akan kami jawab,” tandasnya.

Terakhir disebutkannya, selama dua hari besok pihaknya akan menggelar hearing dengan para anggota dewan. Di sanalah nanti ia sebagai Ketua TAPD dengan didampingi dinas dan instansi terkait Covid-19 ini akan menyampaikan dan menjawab semua yang menjadi pertanyaan para anggota dewan.

“Jika setelah hearing ini mereka tetap ingin mengusulkan hak interpelasi ya silakan saja itu hak mereka, hanya itu tadi, subtansi permasalahannya harus jelas,” pungkasnya menutup pembicaraan. (nna/fzy)