Beranda Karawang Alih Fungsi RDB Jadi Temuan BPK, Dewan PPP: Dari Awal Memang Sudah...

Alih Fungsi RDB Jadi Temuan BPK, Dewan PPP: Dari Awal Memang Sudah Salah

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID– DPRD Kabupaten Karawang, melalui Fraksi Pangkal Perjuangan (FPP) soroti laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2018, kaitan penetapan status penggunaan serta alih fungsi Rumah Dinas Bupati (RDB) menjadi Galeri.

DPRD mengaku heran dan tak habis pikir, mengapa Pemerintah Daerah (Eksekutif), menjadikan RDB sebagai galeri, mengapa tidak tempat lainnya. Yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dan menjadi beban daerah.

“Apa tidak ada tempat lain selain RDB yang bisa dijadikan galeri, apa harus RDB? Kenapa harus RDB, bukankah aset tanah milik Pemda Karawang kan banyak. Yang pada akhirnya, hanya menjadi beban pemerintahan daerah,” kata Dedi Rustandi, Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam FPP, Kepada Tvberita, Jumat (27/12).

Menurut Dedi, selain menjadi temuan BPK, berubahnya RDB menjadi Galeri ini pun menghilangkan nilai history atau sejarah yang dimilikinya (RDB). Bahkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, harus kehilangan Rumah Dinas yang menjadi haknya.

“Kami juga heran ya. Bahkan saat ini sekda pun harus berkorban tidak memiliki rumah dinas,” imbuhnya lagi.

Lebih lanjut dikatakan Dedi, apapun bentuknya temuan BPK itu, Pemkab Karawang harus segera menindaklanjuti. Apakah memang hanya sebatas regulasi yang harus menyesuaikan, atau ada rekomendasi yang harus diikuti.

“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Berbicara mengenai perubahan RDB menjadi galeri, Dedi menambahkan, pihaknya menilai adalah sebuah kesalahan, bahkan sejak awal proses perencanaan.

Mengapa demikian, karena rencana perubahan itu tidak pernah tersampaikan ke DPRD Kabupaten Karawang. Di mana secara etika, seharusnya eksekutif merencanakan sesuatu disampaikan terlebih dahulu kepada pihaknya.

“Namun ini tidak. Mereka menyampaikan segala sesuatu itu ketika sudah berjalan. Anggarannya pun disampaikan sudah berjalan. Seharusnya eksekutif ini, ketika akan merubah RDB menjadi Galeri ngobrol dulu lah pimpinannya dengan kita, ini loh, kita punya rencana mau membangun galeri di sini anggarannya segini, kita setujui bersama-sama baru direncanakan,” sesalnya.

Dedi menegaskan, hal ini akan menjadi evaluasi DPRD ke depan. Karena apapun bentuknya, perubahan pembangunan yang sifatnya krusial atau signifikan seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu.

“Ini mah, dia rencanakan sendiri, bikin kajian sendiri, dianggarkan sendiri baru disampaikan. Ini harus menjadi pelajaran. Ini jelas menjadi evaluasi kami, sekecil apapun, kami DPRD ini juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah,” ujar Dedi menandaskan kekesalannya.

Dari Informasi yang diterima Tvberita, dikabarkan, BPK menemukan kejanggalan dalam penetapan status penggunaan serta alih fungsi Rumah Dinas Bupati (RDB) menjadi Galeri.

Padahal, rumah dinas atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri.

Dan rumah dinas bupati Karawang merupakan salah satu rumah negara Golongan I Type A. Yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C ; Gedung dan Bangunan, Sekretariat Daerah karena langsung dikelola oleh Pengelola/Kuasa Pengelola Barang.

Bahkan diduga, rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang mendahului penetapan Bupati, yaitu tanggal 23 Oktober 2018.

Sementara, Bupati Karawang menetapkan Surat Keputusan Nomor 030/Kep.668- Huk/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Alih Fungsi Bangunan Milik Daerah yaitu Bangunan Rumah Dinas Permanen.

Selain itu permohonan perubahan status penggunaan RDB pun diajukan oleh Dinas PUPR, dan hal tersebut tidak tepat karena RDB tercatat pada KIB C Sekretaris Daerah. (nna/kie)