TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Sejak Corona mewabah, beragam bantuan dari berbagai elemen masyarakat untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Karawang terus mengalir.
Belum lagi, bantuan sosial bagi warga masyarakat miskin baru atau masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 dari pemerintah pusat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan uang tunai dari Dana Desa, Bantuan pemerintah provinsi berupa uang dan sembako, dan bantuan-bantuan lainnya.
Di sisi lain bantuan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang tak juga kunjung tiba.
Padahal sebelumnya dikabarkan, Pemkab Karawang telah merefocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 ini, mencapai hingga lebih dari Rp 100 miliar.
Tentunya hal ini membuat masyarakat Karawang pun mulai resah dan bertanya-tanya tentang transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran.
Menanggapi kondisi tersebut, pengamat politik dan pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian, SH., MH., turut angkat bicara.
Kepada TV Berita, Rabu (6/5), pria yang kesehariannya akrab disapa Askun ini menyayangkan sikap Pemkab Karawang yang terkesan tidak transparan terhadap rakyatnya kaitan penggunaan anggaran tersebut.
Ia mempertanyakan transparansi Pemda dengan penggunaan ataupun pencairan uang yang sudah dialokasikan.
“Berapa yang dialokasikan? Berapa yang telah digunakan? Untuk apa saja penggunaannya? Apa yang dibeli? Apa yang dibayar? Seharusnya Pemda memberikan penjelasan kepada masyarakat,” kata Askun menegaskan.
Lebih lanjut ia menegaskan, tidak ada persoalan jika anggaran-anggaran tersebut digunakan Pemda sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi jika kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya, masyarakat pun harus bertindak.
“Jika benar dugaan tersebut, penjarakan!Anggaran itu harus dipublikasikan penggunaannya, transparansinya harus ada, tidak boleh ditutup-tutupi karena uang itu (uang) rakyat,” tegasnya.
“Bagaimana uang yang Rp 15 miliar, yang Rp 1 miliar, sumbangan,-sumbangan yang ada, dan anggaran yang sudah direfocusing, sampai hari ini tidak ada transparansinya,” tegas Askun lagi mempertanyakan.
Ditandaskannya, saat ini Indonesia sedang dalam musibah, dan negara berjuang membantu agar bagaimana rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Karena ini adalah uang negara, uang rakyat, sementara itu, Pemerintah Daerahnya justru malah mengulur-ulur penggunaan anggaran Covid-19 tersebut yang memang diperuntukan untuk rakyat.
“Jangan main-main dengan anggaran tersebut, dengan penderitaan rakyat. Semoga pejabat-pejabat kita takut akan azab,” tandasnya.
Askun mewajarkan jika tak sedikit masyarakat yang menaruh kecurigaan kepada pemerintah, karena jumlah bantuan yang diberikan Pemda hanya setengahnya dari apa yang diberikan pusat dan provinsi. Sementara anggaran sudah banyak dikumpulkan.
“Bantuan yang diberikan kepada rakyatnya hanya setengahnya dari anggaran yang dikumpulkan itu pun belum direalisasikan, ini menjadi pertanyaan, lalu sisanya dikemanakan? Sudahlah, jangan hanya bisa cari panggung, jangan terus manggung ini bukan saatnya, rakyat sedang kena musibah,” pungkas. (nna/fzy)
