Beranda Karawang Aturan Pengelolaan Retribusi di Ciparage Belum Disahkan

Aturan Pengelolaan Retribusi di Ciparage Belum Disahkan

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah terbit pada 20 Mei 2019 lalu. Namun, rincian soal pengelolaan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparagejaya belum juga disahkan lewat Peraturan Bupati (Perbup).

Hal itu dikatakan oleh Manajer TPI Ciapragejaya, Kartono. Padahal, menurutnya, dalam Perbup tersebut ada spesifikasi yang mengatur soal presentase pembiayaan pembangunan daerah perikanan, pembinaan hingga pengawasan dan pemeliharaan TPI.

“Kita tidak mau melangkah lebih jauh sebelum Perbup itu ditandatangani Bupati. Kalau Perbup-nya sudah disahkan, kita kan jadi lebih leluasa pengelolaannya,” tukas Kartono.

Menurutnya, selama ini, banyak keluhan soal bangunan TPI yang rusak, kemudian biaya perawatan dan lainnya. “Sementara, retribusi dibanderol setor setiap bulannya, belum tentu semua bisa balik untuk pembangunan fisik dan operasional pada TPI,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam draft Perbup, disebutkan bahwa besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2,4 persen dari nilai harga transaksi yang dibebankan kepada pembeli atau bakul.

“Kemudian, ada pemanfaatan retribusi juga diatur poinnya, seperti penerimaan Pemda 1,5 persen, biaya pembinaan/pengawasan 0,4 persen, biaya pembangunan daerah perikanan dan kelautan¬†0,2 persen dan biaya pemeliharaan 0,3 persen. Semuanya akan berjalan kalau Perbupnya selesai dan ditandatangani segera oleh Bupati,” terangnya menambahkan.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Karawang, Neneng, mengatakan, Perda soal retribusi jasa usaha sudah terbit sejak 20 Mei 2019 dengan Nomor 6 Tahun 2019 lalu. Namun, untuk Perbupnya masih dalam proses, di mana draft-nya tinggal diisi nomor dan tandatangan Bupati saja. “Sedang dalam proses,” katanya. (kie/fzy)