Beranda News Bawaslu Ajukan Rp 700 Juta untuk APD Selama Tahapan Pemilu

Bawaslu Ajukan Rp 700 Juta untuk APD Selama Tahapan Pemilu

TVBERITA.CO.ID –  Pilkada serentak 2020 mendatang butuh masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), untuk itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang mendata kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi para pengawas Pemilu.

Komisioner Bawaslu Bidang Penindakan Karawang, Roni Rubiat Machri mengatakan, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 membutuhkan APD untuk pengawasnya di lapangan agar tidak terpapar Covid-19.

“Kita sudah mendata untuk kebutuhan APD bagi pengawas di lapangan. Adapun APD yang dibutuhkan seperti masker, hand sanitizer serta faceshield (pelindung muka),” terang Roni, Rabu (10/6).

Menurutnya, Bawaslu Karawang saat ini sedang mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp 700 juta.

“Namun dari hitungan kebutuhan APD buat anggota Bawaslu baik panwascam maupun PPL kurang mencukupi tapi diupayakan untuk penambahan anggaran dari APBN Pusat,” ujarnya.

Dikatakan Roni, kurangnya anggaran mengacu pada tahapan, kinerja, dan kondisi di lapangan yang masih perlu diperbaiki.

“Tadi juga ketua Bawaslu hearing dengan Pemda apakah APD ini bisa difasilitasi oleh Pemda berbentuk barang langsung atau masuk ke anggaran langsung, dan ini masih alot,” tuturnya.

“Apa khusus APD difasilitasi pusat, seperti KPU kan mengajukan anggaran langsung dari pusat sebesar Rp 500 miliar. Itu dari pusat dan kondisi seperti apa, dan banyak di daerah lain soal APD masih simpang siur,” imbuhnya.

“Apa mau dimasukan ke anggaran APBD maupun APBN. Kalau pun dipaksakan di masukin anggaran ke APBD, dan itu sangat minim sekali,” singkatnya.

Roni berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait anggaran. Adapun soal regulasi sendiri, kondisi di lapangan di tengah pandemi saat ini harus ada regulasi tegas dan pasti dari PKPU dan Bawaslu Pusat.

“Seperti penanganan pelanggaran, harus ada permintaan klarifikasi harus berhadapan langsung, apa harus dengan online karena keabsahannya seperti apa, dan regulasinya. Kita melaksanakan tugas dan pengawasan endingnya dipermasalahkan secara hukum,” pungkasnya. (ris/fzy)