Beranda Headline BBWS dan BPBD Tidak Maksimal dalam Pencegahan dan Penanganan banjir di Karawang

BBWS dan BPBD Tidak Maksimal dalam Pencegahan dan Penanganan banjir di Karawang

TVBERITA – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) harus bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang terdampak banjir. Hal tersebut diungkapkan pengacara muda sekaligus aktivis Karawang, Yono Kurniawan.

BBWS, sebut Yono, tidak bisa melaksanakan Peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M/2016 yang mengatur soal tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian PUPR terutama di Pasal 19.

“Pasal 19 menyebutkan bahwa BBWS memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan,” kata Yono.

“Sedangkan menyangkut banjir hal penting yang harus menjadi perhatian, terkait tugas dan fungsi BBWS dalam pasal 20 adalah salah satunya pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, dalam hal ini adalah bencana banjir,” sambungnya.

Padahal kewenangan BBWS sesuai Permen PUPR 4/PRT/2015 meliputi wilayah Bandung, Bandung Barat bagian Utara, Kota Cimahi, kota Bandung, Cianjur bagian Utara, seluruh Kabupaten Karawang dan Subang, dengan mengelola 19 Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Penyebab banjir adalah akibat dari lalainya pihak BBWS yang harusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa mengantisipasi terjadinya pendangkalan sungai, penyempitan aliran sungai, tanggul rusak. Akibat dari tidak maksimalnya kerja BBWS tersebut, ketika terjadi debit air yang tinggi maka berakibat banjir.”

BBWS, kata Yono, tidak efektif mengelola anggaran dari APBN sehingga banjir terjadi.

“Kita patut bertanya kepada BBWS, selama ini perencanaannya bagaiamana, pemeliharaan sungai dan daerah aliran sungai bagaimana, apakah proyek BBWS tidak sesuai perencanaan, ataukah salah merencanakan, ataukah proyek-proyek besar BBWS jadi sarang korupsi, hingga berakibat bencana banjir dan rakyat dirugikan?” tanya Yono.

Selain BBWS, Yono juga menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang tidak maksimal bekerja menanggulangi bencana banjir.

“Terkait Mitigasi Bencana, penanggulangan bencana tanggap daruratnya seperti tidak ada. BPBD Karawang juga bertanggungjawab untuk lakukan Investigasi terkait penyebab bencana banjir saat ini. Bila tidak ada kerjanya, mohon Bupati Karawang, berikan sanksi yang tegas kepada Kepala BPBD Karawang,” tutupnya. (red)

Artikel sebelumnyaSekolah Masih Online, Netizen: Capek Beli Kuota, Apalagi Harus Beli LKS
Artikel selanjutnyaNasdem Karawang Bagikan Paket Sembako ke 10 Desa di Karawang