Beranda Headline Beredar Pesan Suara yang Diduga Memobilisasi Kades se-Lemahabang untuk Dukung Cellica-Aep

Beredar Pesan Suara yang Diduga Memobilisasi Kades se-Lemahabang untuk Dukung Cellica-Aep

TVBERITA.CO.ID – Beredar Voice Note (pesan Whatsapp) diduga berbau mobilisasi massa kepada para kepala desa terhadap salah seorang bakal calon bupati Karawang dari petahana Cellica Nurrachadianna, yang berpasangan dengan seorang pengusaha, Aep Saepulloh sebagai bakal calon wakilnya (Cellica) di Pilkada Karawang yang akan digelar tanggal 9 Desember mendatang.

Bahkan dalam voice note tersebut menyebutkan adanya ongkos atau biaya pengganti untuk kehadiran mereka besok.

Voice Note tersebut viral, karena berisikan instruksi kepada para kepala desa se-Kecamatan Lemah Abang untuk dapat ikut mengawal pasangan Cellica-Aep mendaftar ke KPU Karawang. Suara dalam pesan tersebut juga diduga suara salah seorang seorang kepala desa dari Kecamatan yang sama.

“Kepada semua Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Lemah Abang, diinstruksikan tadi langsung berbicara si teteh kepada para kades yang hadir di situ, besok, agar ikut mengawal daftar calon bupati dan wakil bupati,” ucapnya dalam rekaman voice note tersebut.

“Jam 07.30, kita sudah ada di rumah kediamannya beliau yaitu di Grand Taruma. Untuk itu kepada rekan Kades se-Kecamatan Lemah Abang agar bisa hadir. Ongkos-ongkos akan diganti sepantasnya, itu instruksi si teteh, terima kasih,” pesan diduga kepala desa tersebut kepada rekan-rekannya.

Sampai berita ini diturunkan, kepala desa yang diduga memberikan instruksi tersebut belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi kaitan viralnya pesan suara yang tersebar di jejaring sosial yang diduga adalah miliknya.

Sementara itu, di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Kepala Desa (Kades) dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu. Kepala desa juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu dan/atau pilkada.

Dan dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya Pada Pasal 71 disebut pidana paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan denda palling sedikit enam ratus ribu rupiah dan paling banyak Rp 6 juta. (nna/fzy)