TVBERITA.CO.ID, PURWAKARTA – Mengacu kepada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 dan SE Kemendes Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa memiliki maksud untuk memberi acuan kepada Desa untuk Tanggap Covid-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan aturan baru terkait pemberian bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Permendes Nomor 6 tahun 2020 tersebut merupakan perubahan atas Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
“Terkait bantuan penanganan Covid-19 bantuan sosial dana desa ini diperoleh dari realokasi anggaran dana desa,” jelas Kabid Pemdes Hilman Nugraha, Jumat (17/4)
“Hitungannya pun sudah ditetapkan desa yang menerima bantuan sebesar Rp 800 juta per tahun memberikan pagu maksimal 25% untuk bantuan sosial dana desa, sedangkan desa penerima dana Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar memberikan pagu maksimal 30%, dan desa penerima dana lebih dari Rp 1,2 miliar memberikan pagu maksimal 35%,” ujarnya.
Selanjutnya dikatakan, untuk dapat mendapatkan bantuan sosial dana desa relawan Covid-19 yang dibentuk oleh desa masing-masing akan mendata keluarga yang termasuk Kelompok Prasejahtera, belum terdaftar Bantuan Langsung Tunai, kehilangan mata pencaharian, belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan bantuan pangan nontunai, dan belum mendapatkan kartu pra kerja.
“Selanjutnya Kepala Desa akan memutuskan keluarga penerima melalui musyawarah khusus. Lalu Kepala Desa akan mengajukan pada pemerintah kota/kabupaten untuk disahkan, dalam hal ini boleh dilakukan setingkat Camat,” paparnya.
“Dana Desa sendiri sudah masuk ke rekening 33 desa yang sudah selesai kelengkapan asministrasinya, dan 115 masih berproses dan 11 Desa belum melengkapi administrasinya,” tegasnya.
“Kalau dimaksimalkan penerima alokasi penerima BLT yang terdampak Covid-19 dari Dana Desa sekitar 28.051 KK, dengan anggaran sekitar Rp 50,6 miliar,” pungkasnya. (trg/fzy)
