PURWAKARTA – Dengan tajuk Kolaborasi BPS dan Dunia Usaha Menuju Sensus Ekonomi 2026, Aula Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, menjadi tempat digelarnya Focus Group Discussion (FGD) Gladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 pada Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), melibatkan unsur pemerintah daerah dan para pelaku usaha.
Hadir dalam acara tersebut Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, yang diwakili Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jabar, Hendi Hario Sasangko, dan Marisa Intan. Turut hadir Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, Direktur Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata BPS RI, Harmawanti Marhaeni, Kepala BPS Kabupaten Karawang, Ari Setiadi Gunawan, serta Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti.
Baca juga: 29 Siswa Ikuti Pembinaan Bela Negara dan Pusdiklat Paskibraka Purwakarta 2025
BPS Tekankan Pentingnya Data Akurat
Hendi Hario Sasangko menegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS wajib melaksanakan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali.
“SE2026 bertujuan mendata seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang struktur dan performa ekonomi nasional, hingga tingkat wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, FGD ini memiliki dua tujuan utama:
- Mensosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 kepada pemangku kepentingan.
- Merumuskan strategi koordinasi antara BPS dan pelaku usaha demi kelancaran proses sensus.
“Diskusi juga membahas penyempurnaan instrumen pendataan, identifikasi potensi kendala, serta mekanisme pelaksanaan yang optimal. Partisipasi aktif pelaku usaha sangat penting agar data akurat dan representatif,” tambah Hendi.
Dukungan Pemerintah Daerah Purwakarta
Sekda Purwakarta, Norman Nugraha, menyatakan dukungan penuh Pemda terhadap Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data akurat menjadi kunci pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Norman juga menyinggung pertumbuhan signifikan UMKM di Purwakarta yang mencapai sekitar 20.000 unit usaha pada tahun 2025.
Sementara itu, Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti, menjelaskan bahwa Purwakarta menjadi lokasi perwakilan kabupaten dalam gladi bersih SE2026 dengan cakupan dua kelurahan, yaitu Ciseureuh dan Munjul Jaya.
Kegiatan ini menguji instrumen dan mekanisme pendataan sebelum pelaksanaan sensus utama. Selain itu, BPS Purwakarta juga melakukan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) untuk memperbarui data batas wilayah RT dan jenis usaha.
Harapan dari SE2026
Data Sensus Ekonomi 2016 mencatat terdapat 87.246 usaha/perusahaan di Purwakarta, dengan 98,3% di antaranya merupakan UMKM. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberi gambaran terkini dan detail mengenai perkembangan ekonomi daerah, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia. (*)
