Beranda Hukum Buntut Putusan Kasasi, Oong Gugat Balik Pihak Kartim

Buntut Putusan Kasasi, Oong Gugat Balik Pihak Kartim

TVBERITA.CO.ID – Kasasi yang dimenangkan oleh pihak ahli waris Kartim yang menggugat Naresih dan ahli warisnya dalam sidang Perdata di Pengadilan Negeri Purwakarta hingga ke Mahkamah Agung masih berlanjut.

Kali ini pihak ahli waris Naresih yakni Oong menggugat balik pihak Kartim dan ahli warisnya, karena Oong merupakan anak dari Naresih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap objek tanah yang digugat oleh pihak Kartim dan ahli warisnya.

“Kita gugat balik, karena banyak kejanggalan yang kami anggap tidak dilakukan oleh pihak PN Purwakarta pada saat persidangan gugatan Perdata yang dilakukan oleh pihak Kartim dan ahli warisnya,” jelas Deni Suteja salah satu keluarga ahli waris Oong, Selasa (3/11).

“Ada beberapa bukti yang kami miliki tidak dianggap waktu itu oleh Hakim PN Purwakarta, salah satunya adalah SPPT sejak tahun 1994 yang kami bayar setiap tahun, sementara mereka memiliki fotokopi surat asli Pemberitahuan Objek Pajak saja NOP sama tapi kok atas nama Kartim, sementara di Bependa hanya memiliki data kami, dan pihak Bapenda tidak pernah dipanggil sebagai saksi, walaupun ada wacana dari hakim sebelumnya,” ujarnya.

“Dan yang lebih aneh tanah yang seluas 16.000 M2 yang sudah dimiliki oleh keluarga kami sebagai ahli waris dan salah satu sekolah di Desa Ciwareng tidak secara keseluruhan di data, kok hanya tanah kami saja dijadikan objek gugatan,” paparnya.

“Seharusnya risalah tanah tersebut dibuka secara total, jadi jangan hanya objek yang digugat saja, di mana adilnya bagi keluarga kami, keputusan selalu memenangkan pihak Kartim dan ahli warisnya, lalu apa gunanya SHM dan SPPT yang kami miliki, apakah SHM dan SPPT dianggap ilegal,” tegasnya.

“Terlebih PN hanya memiliki pengakuan dari desa saja terkait tanah yang diakui milik mereka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maracang saat itu, Kepala Desa Maracang yang sudah menjadi mantan saja pada waktu itu meminta maaf kepada keluarga ahli waris akibat surat keterangan dari desa menimbulkan efek yang luar biasa yang merugikan kami sebagai ahli waris,” ungkapnya.

“Lalu bukti yang bagaimana lagi yang bisa dilihat dan bisa lebih memperkuat status tanah kami yang bisa dijadikan alat bukti oleh PN,” tanyanya.

“Oleh sebab itu kami menggugat balik pihak Kartim dan ahli warisnya, agar permasalahan ini menjadi terang benderang, hari ini sidang hanya melakukan mediasi saja dulu dan kami ikuti prosesnya,” pungkasnya. (trg/red)