Beranda News CV Panghegar dan PT PSBI Minta PN Beri Putusan yang Adil

CV Panghegar dan PT PSBI Minta PN Beri Putusan yang Adil

PURWAKARTA, TVBERITA.CO.ID– CV Panghegar yang menjalani sidang konsinyasi di Pengadilan Negeri Purwakarta berhadapan dengan PT PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) berharap Majelis Hakim memberikan keputusan yang adil.

Hal ini dikatakan oleh perwakilan PT PSBI, Satrio, kepada media seusai mengikuti sidang konsinyasi terkait ganti rugi tanah milik CV Panghegar di Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani Purwakarta.

“Berdasarkan alat bukti dan saksi dari BPN maupun dari desa, dan sudah membuktikan bahwa pihak CV Panghegar menghadiri musyawarah untuk ganti kerugian di dalam sidang sebelumnya,” jelas Satrio, Senin (11/11).

“Menurut Perma Nomor 3 tahun 2016 membuktikan, persyaratan pengesahan konsinyasi berdasarkan musyawarah sudah kita ajukan dua alat bukti yang sah, konsinyasi itu hanya memberitahukan kepada pihak termohon mengenai penitipan ganti rugi di pengadilan. Di dalam aturan juga tidak mengatur mengenai penolakan dan hanya mengatur mengenai pengesahan konsinyasi, sehingga kami tunggu tanggal 21 November nanti putusan dari pengadilan,” ungkapnya.

“Musyawarah sudah dilakukan dan dihadiri oleh pihak CV Panghegar, dan tidak perlu memberikan bukti berita acara seperti yang diminta oleh CV Panghegar. Kalaupun CV Panghegar menyatakan tidak pernah diajak musyawarah terkait penggantian nilai tanah, kami sudah berikan bukti,” paparnya.

Sementara perwakilan CV Panghegar, Acep Maman, meminta kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang adil. “Kita tidak berbicara nilai, namun prosedur aturan yang tidak dilakukan ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” jelas Acep Maman.

“Ada apa dengan BPN, sebagai institusi negara harus bertanggung jawab, begitu juga PT PSBI,” tegasnya.

Bahkan, Maman menduga, hal tersebut penuh dengan akal-akalan beberapa pihak. “CV Panghegar tidak pernah menyepakati apapun, dan tidak pernah membahas nilai ganti untung yang berujung kerugian bagi CV Panghegar. Nilai titipan juga besarannya tidak pernah disepakati. Jadi kalau dikatakan PT PSBI pernah membahas melalui musyawarah silahkan dibuktikan,” ujarnya.

“Yang lebih parah lagi, PT Wika sebagai pelaksana proyek KCIC sudah melakukan penggarapan seluas sekitar 700 Meter di lokasi CV Panghegar, lalu buat apa kita masih menjalankan sidang di PN, dan yang lebih aneh lagi, akhirnya PT Wika mengembalikan lagi tanah yang digarap tadi,” ujarnya.

“Aturan apa ini, hukum apa ini, kalau hal ini tidak bisa menjadi keputusan yang adil kami pun tidak akan tinggal diam, kami akan terus menggugat, apalagi ada dugaan pemalsuan data, jelas kami CV Panghegar merasa dirugikan, jadi kami harap PN melihat permasalahan ini dengan bijak dan adil, sehingga pihak yang merasa dirugikan mendapatkan keadilan dengan seluruh bukti yang ada,” pungkasnya. (trg/kie)