Beranda Headline Data 10 Tahun Lalu Dipakai untuk Distribusi Bansos, Sri Rahayu: 150 Paket...

Data 10 Tahun Lalu Dipakai untuk Distribusi Bansos, Sri Rahayu: 150 Paket Dikembalikan

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Pendistribusian Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat berupa jaring pengaman sosial untuk masyarakat Kabupaten Karawang terdampak pandemi Covid-19 di 30 kecamatan, sudah berjalan sejak diresmikan Bupati Karawang, belum lama ini.

Akan tetapi, bantuan berupa paket sembako senilai Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000 mulai memunculkan keganjilan, di mana data sasaran keluarga penerima manfaat banyak yang tidak tepat sasaran.

Bahkan diprediksi data penerima yang digunakan merupakan data lama Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang belum terupdate sejak 10 tahun lalu.

Sehingga di lapangan banyak ditemukan kekacauan, mulai dari kurang tepat sasaran hingga masih tercantumnya warga yang sudah meninggal sebagai penerima bantuan.

Bahkan dari 5.174 paket bantuan yang diturunkan provinsi di tahap I ini, sekitar 150 paket di kembalikan karena para penerima sudah meninggal dunia. Dan 500 paket bantuan tercatat sebagai penerima bantuan sosial lainnya atau data ganda.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina, mengaku heran dengan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang, yang masih saja menyerahkan data lama yang belum diperbaharui kepada provinsi.

Pasalnya, pendistribusian bantuan sosial tersebut untuk membantu warga miskin dan rentan miskin di tengah pandemi virus Corona, terutama saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besarĀ (PSBB).

Hanya saja Sri Rahayu menyayangkan, data keluarga penerima manfaat yang diberikan Dinas Sosial, justru data lama yang bahkan tidak disertai dengan alamat lengkap hanya Nama, NIK KTP, dan nomor RT saja.

“Beberapa waktu lalu saya meminta Dinas Sosial melakukan perbaikan data lama dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) yang terbaru. Namun yang terjadi justru Dinsos masih menggunakan data lama, 10 tahun lalu di mana orang yang sudah meninggal 2 sampai 3 tahun lalu masih tercatat sebagai penerima,” ungkapnya.

“Kami meminta untuk tahapan selanjutnya, data yang lama ini hapus dan diganti dengan data yang baru, bottom up dari RT, RW, sampai ke Kepala Desa, baru ke Dinsos,” jelasnya lagi kepada TV Berita di sela-sela kegiatan kunjungannya ke Kantor Pos Cabang Karawang.

Dikatakan Sri Rahayu, saat ini saja ada 150 paket bantuan sosial yang dikembalikan kepada kantor pos, karena penerima sudah meninggal dunia. Sementara Bulog pun tidak mau menerima.

“Artinya ini menjadi evaluasi kita bersama, agar tahap ke dua tidak lagi terjadi seperti ini, ini berarti ada sistem by data yang harus dievaluasi bersama, kita akan tanyakan kepada Dinsos apakah data yang mereka gunakan dari TKSK atau dari PSM,” tegasnya.

Dan ada 500 paket bantuan yang data ganda, ini jelas merugikan masyarakat, di mana seharusnya bantuan itu sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat yang membutuhkan.

“Ini jelas ada ego sektoral di sini, tidak ada koordinasi. Ini yang harus dievaluasi,” tandasnya menyesalkan.

Sementara itu, para pengemudi Gojek pun mengeluhkan sulitnya mencari alamat keluarga penerima manfaat.

Bahkan baik Ketua RT maupun pihak aparat desa enggan terlibat membantu mencarikan alamat dengan alasan ketakutan.

“Ada juga dari RT-nya, juga gak mau nganter, karena mereka ketakutan, Sehingga kami pun harus puter-puter aja mencari alamat sendiri,” keluhnya.

“Di sinikan jelas jika datanya, by name by address ternyata juga tidak valid, membuat gojek kesulitan karena alamat yang diberikan tidak lengkap,” ucap Sri Rahayu menimpali. (nna/fzy)