TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Rapat Koordinasi terbuka bersama Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, kembali digelar Kamis pagi (9/4) di halaman gedung kantor Bupati, Plaza Pemda Karawang.
Rapat Koordinasi terkait Bantuan Gubernur Propinsi Jawa Barat ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar dan turut juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Apdesi Kabupaten Karawang yang juga Kepala Desa Karang Mulya, Kecamatan Batujaya, Alek Sukardi mengatakan mengungkapkan kegelisahannya, pasalnya hampir mayoritas kepala desa mengaku “babak belur” karena terus disindir oleh warga miskin yang tidak menerima atau tidak kebagian Bantuan Rp 500 ribu dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Kendati diulas Alek, pihaknya sudah menjelaskan bahwa Bantuan berupa Rp 150 uang tunai dan Sembako ini dikhususnya bagi warga miskin baru yang terkena dampak Covid-19. Bukan warga miskin penerima PKH, BPNT atau warga penerima bantuan program pemerintah pusat dan provinsi lainnya.
“Sekitar 57.962 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) dari Pemprov Jabar yang digunakan untuk data penerima Bangub bagi warga yang terkena dampak Covid-19 ada ketimpangan. Artinya, banyak data penerima Bantuan Gubernur tersebut yang sebenarnya merupakan warga penerima PKH dan BPNT,” kata Alek menjelaskan.
“Padahal instruksi Gubernur Jabar sudah jelas jika bantuan ini khusus diperuntukan bagi warga miskin baru yang terkena dampak Covid-19 (bukan warga penerima PKH atau BPNT). Sehingga masih banyak warga yang sebenarnya berhak menerima Bangub tersebut tidak kebagian,” beber Alek lagi.
Lebih lanjut ditambahkan Alek, saat ini Apdesi sudah melakukan pendataan ulang sesuai yang diperintahkan Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk verifikasi kembali dari data Dinsos yang tumpang tindih. Namun persoalannya, DTSK dari Pemrov Jabar tidak bisa diotak-atik lagi. Sehingga warga yang sebenarnya berhak mendapatkan Bantuan Gubernur itu, tetap tidak bisa menerima.
Oleh karenanya, sambung Alek, Apdesi meminta agar kekurangan atau ketimpangan warga yang belum menerima Bangub ini bisa dicover oleh Rp 100 miliar APBD Karawang hasil reposisi anggaran di setiap dinas yang sudah dilakukan Pemkab Karawang.
“Makanya kita berharap data warga miskin baru bisa dicover oleh bantuan APBD yang 100 miliar itu,” harap Alek.
Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Karawang menjelaskan, sekitar 68 persen data yang diminta Pemprov Jabar sudah masuk (data miskin baru penerima Bangub untuk warga terkena dampak Covid-19). Sehingga tinggal 9 kecamatan di Karawang yang data update-nya belum masuk. Sampai hari ini pendataan terus dilakukan dan sudah masuk 38.901 Kepala Keluarga ke provinsi hasil verifikasi.
Sempat berlangsung alot akhirnya rapat koordinasi ini pun disimpulkan oleh Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari yang menyampaikan bahwa jika saat ini sudah ada 38 ribu warga Karawang terkena dampak Covid-19 yang sudah menerima bantuan dari Gubernur Jawa Barat.
Masih ada 28 ribu warga yang belum menerima karena proses pemberian bantuan masih terus berlangsung.
Dan untuk menenuhi data ketimpangan penerima bantuan (warga miskin baru yang belum menerima Bangub), maka akan dicover oleh alokasi APBD Karawang Rp 100 miliar hasil dari reposisi angggaran setiap dinas. Yaitu dengan jumlah bantuan yang sama dengan Bantuan Gubernur, sebesar Rp 500 ribu.
“Ada 35 ribu kuota bantuan dari Pemkab Karawang untuk mengcover Bantuan Gubernur. Anggarannya dari 100 miliar APBD yang kemarin kita relokasi. Anggarannya sudah siap. Saya minta setelah ini para kepala desa dan Dinsos rapat lagi dan pastikan data warga miskin baru yang harus menerima bantuan dampak dari wabah covid-19 ini. Sehingga bantuan dari pemda juga bisa tersalurkan bersamaan dengan Bangub,” pungkasnya menandaskan. (nna/fzy)
