PURWAKARTA-Apdesi Kabupaten Purwakarta Rabu (27/7) mendatangi Gedung Putih DPRD Kabupaten Purwakarta melakukan audensi dan bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi beserta anggota DPRD lainnya dari Komisi I dan III dan TAPD Kabupaten Purwakarta.
Perwakilan DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta yang langsung dipimpin Ketua DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta Tatang Taryana didampingi Sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta Dani Hamdan Mubaroq beserta perwakilan Apdesi Kecamatan se Kabupaten Purwakarta.
Dalam curhatan dari Apdesi Kabupaten Purwakarta kepada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi dari Fraksi Golkar dan Ketua Komisi I Nina Heltina dari Fraksi Gerindra beserta Ketua Komisi III Hidayat dari Fraksi PKB dan anggota DPRD lainnya mengatakan permasalahan pembangunan desa yang masih tertinggal.
“Kami para Kepala Desa yang diwadahi oleh Apdesi berharap kepada wakil rakyat ini lebih memperhatikan pembangunan wilayah desa,”jelas Ketua DPC Apdesi Tatang Taryana dihadapan para anggota DPRD Purwakarta Rabu (27/7).
“Walau sama-sama dipilih oleh rakyat namun beban kami terhadap masyarakat lebih tinggi, sehingga pembangunan yang ada didesa seharusnya lebih diperhatikan, terlebih pasca Pandemi banyak hal yang memang harus dijadikan skala prioritas,”ujarnya.
“Walaupun desa-desa telah memiliki anggaran tetapi tidak tertutup kemungkinan para wakil rakyat ini mendorong pembangunan yang ada didesa, begitu juga esksekutif harus memiliki andil dalam perkembangan desa,”paparnya.
“Kesulitan kita hari ini salah satunya terkait anggaran yang harus diimplementasikan kedalam perkembangan desa, DBHP yang kita harapkan juga ternyata masih jauh pasak dari pada tiang,”tegasnya.
“Kemudian Bantuan Keuangan yang lain baik dari pusat maupun propinsi seharusnya bisa didorong oleh wakil rakyat dan eksekutif, terlebih lagi para wakil rakyat ini juga kan ada dana aspirasi dari anggota DPRD ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan desa,”pungkasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi mengatakan DPRD mengapresiasi dan mendukung seluruh keinginan dari para Kepala Desa.
“Saya sepakat, hanya saja memang semua harus melalui proses, dan aturan berbeda dengan yang dulu,”ujarnya.
“Tahapan kan ada Musrenbang di Kecamatan kemudian kebutuhan anggaran tersebut harus dibahas dan dikelola dengan baik dan bisa terserap didesa,”ungkapnya.
“Saya sering menyampaikan hal ini melalui TAPD, apa yang menjadi kewajiban dan bisa dilakukan untuk desa segera di realisasikan, seperti DBHP yang masih belum selesai,”tegasnya.
“Potensi desa harus digali, tetapi juga harus didukung dari sarana dan prasarananya, infrastruktur yang baik salah satu potensi bangkitnya perekonomian masyarakat, dan hal ini harus didorong melalui ekskutif dan legislatif,”pungkasnya. (trg)
