Beranda Karawang Dewan Buka Hasil RDP, Soal Interpelasi: Tahapan Terus Bergulir

Dewan Buka Hasil RDP, Soal Interpelasi: Tahapan Terus Bergulir

TVBERITA.CO.ID –¬†Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara legislatif dan eksekutif kaitan Transparansi Penggunaan Anggaran Covid-19 di Kabupaten Karawang telah selesai.

Dimintai tanggapannya oleh TV Berita, Kamis (11/6), Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi Partai Golkar, Asep Syaripudin, ST., MM., yang turut hadir mengikuti RDP tersebut mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam rapat menyampaikan laporan realisasi anggaran penanganan Covid-19 hasil recofusing anggaran APBD Karawang tahun 2020 tahap 1 dan 2 sebesar Rp 162 miliar yang kemudian sudah dicairkan saat ini sebesar Rp 51 miliar.

“Penggunaan anggaran recofusing ini di dalamnya ada untuk bantuan jaring pengaman sosial Pemkab Karawang tahap I dan II, intensif tenaga medis, pembelian alat pelindung diri tenaga medis dan lain sebagainya,” kata Asep.

Namun demikian, lanjut Asep, dari anggaran refocusing Penanganan Covid -19 sebesar Rp 162 miliar ini kemungkinan tidak akan terpakai semuanya atau masih ada tersisa.

Sehingga pihaknya pun mendorong agar Pemda mempergunakan anggaran yang tersisa tersebut itu nantinya tetap untuk pembangunan-pembangunan yang berskala prioritas.

“Nanti kita akan bahas di agenda perubahan, kaitan hal tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang ini menuturkan RDP telah selesai dan semua hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Karawang sudah dilaporkan eksekutif kepada pihaknya, dan saat ini sebagai hasilnya, DPRD sedang menunggu data hasil rekap rincian detail penggunaan anggaran recofusing ini dari masing-masing Susunan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dan memberikan waktu selama dua minggu kepada eksekutif untuk menyerahkannya, karena nanti, Asep menandaskan, data rincian penggunaan anggaran Covid-19 ini secara transparan akan dibuka kepada publik atau masyarakat.

“Setiap SKPD masing+-masing sudah menyampaikan dalam rapat kepada kami penggunaan anggaran tersebut, namun data resmi tertulis secara detailnya dalam bentuk satu bundel buku besar belum disampaikan, ini yang kami tunggu, untuk kemudian dipublikasikan kepada publik agar tidak ada prasangka buruk kaitan rapat tersebut,” jelasnya.

Selain dengan SKPD, diungkapkan Asep, DPRD pun sudah menggelar RDP bersama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Karawang, kaitan bantuan-bantuan pihak ketiga.

“Bantuan-bantuan ini memang belum disampaikan secara detail berapa saja dan dari mana saja, kemudian disalurkan ke mana saja, kepada kami, oleh karenanya nantinya kami meminta kepada Tim Gugus Tugas agar secara rinciannya akan dapat kita lihat di dalam buku besar hasil laporan SKPD dan Tim Gugus Tugas, dan akan kami sampaikan juga kepada masyarakat,” ulasnya.

“Inilah mengapa kita mendorong Pemda untuk menyampaikan laporan secara detail anggaran Covid-19 baik dari APBD, CSR maupun termasuk sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga, agar diketahui oleh masyarakat dan pak Sekda pun menyanggupi,” tandasnya.

Dan kaitan hak interpelasi, menurut Asep, meski RDP telah digelar namun tetap hak interpelasi ini tahapan-tahapannya tetap bergulir.

“Hak interpelasi adalah hak setiap anggota DPRD, dan lanjut tidaknya tergantung para anggota dewan, dan sebelum diputuskan di Badan Musyawarah (Banmus) jika kemudian ada anggota dewan yang memutuskan untuk mencabut kembali tanda tangannya maka ini akan terinventarisir di dalam Banmus, jika masih memenuhi syarat maka Banmus akan menetapkan kapan Rapat Paripuran Hak Interpelasi ini akan digelar, meski secara substansi apa yang akan dipertanyakan anggota dewan sudah terjawab di RDP, namun hak interpelasi adalah hak anggota dewan,” pungkasnya. (nna/fzy)