Beranda Headline Diduga Ada Calo Jabatan, Bawaslu Karawang Dikuliti DKPP

Diduga Ada Calo Jabatan, Bawaslu Karawang Dikuliti DKPP

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang diadukan masyarakat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Di mana kemudian, tak lama berselang, DKPP pun menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 27-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC) Jakarta, Jumat (13/3/2020), pukul 16.50 WIB lalu.

Dengan teradu yaitu lima Anggota Komisioner Bawaslu Karawang di antaranya Kursin Kurniawan, Roni Rubiat Machri, Syarif Hidayat, Charles Silalahi, Suryana Hadi Wijaya dan Kepala Sekretariat Bawaslu Karawang, Chandra Rangga Wijaya.

Dengan pokok aduan di antaranya adalah Dugaan atas ketidakprofesionalan Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karawang dalam proses seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan dengan melakukan tindakan antara lain melakukan perubahan jadwal wawancara, pelaksanaan wawancara yang tidak adil, memilih anggota Panwascam terpilih yang double job, terindikasi terlibat Partai Politik, dan merekrut kembali Panwascam yang sudah diberi peringatan keras karena terbukti melakukan pertemuan dengan salah seorang Caleg DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019 lalu. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Karawang diduga rangkap jabatan dengan menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Serta adanya indikasi permintaan uang pada para calon anggota Panwascam Kabupaten Karawang.

Dalam video persidangan DKPP yang disiarkan untuk umum ini terungkap adanya kasus dugaan suap jual beli jabatan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) oleh oknum Komisioner Bawaslu Kawarang dan oknum staf Sekretariat Bawaslu Karawang.

Majelis Hakim DKPP menemukan beberapa bukti screenshoot percakapan WhatsApp antara oknum Anggota Komisioner Bawaslu dengan stafnya.

Di mana dalam isi percakapan tersebut menyebutkan sejumlah nama dan sejumlah wilayah kecamatan dengan kalimat-kalimat, “Aman, tahan dulu, nama-nama di atas sudah dikondisikan, sudah fiks, lanjut, aman dan kalimat-kalimat lainnya” yang diduga mengandung unsur suap jual beli jabatan Panwascam.

“Karawang Timur, Ciampel tahan dulu, Purwasari juga ga masuk nih, siap sudah dikondisikan, semua nama-nama yang disebutkan di atas sudah dikondisikan, Karawang Barat aman lanjut, sudah fiks, dikondisikan, tahan dulu, Purwasari aman, siap semua sudah dikondisikan, gak masuk nih tahan dulu, saya malu sama temen saya padahal sudah nitip jauh-jauh hari…,” Kata Majelis Sidang DKPP, membacakan isi percakapan WhatsApp antara oknum Anggota Komisioner Bawaslu Karawang dengan stafnya.

“Pak Charles anda tadi mengatakan kepada kami bahwa isi WhatsApp tersebut cuma dibaca dan tidak direspon, tetapi ini faktanya anda menjawab, apa maksudnya pak Charles? Atau jangan-jangan yang dimaksudkan sudah dikondisikan ini sudah siap bayar,” ujar Majelis Sidang lagi kepada Anggota Komisioner Bawaslu, Charles menegaskan maksud pernyataannya kepada stafnya Agus Supriadi.

Dalam cuplikan video persidangan pun nampak, Majelis Hakim meminta kepada oknum anggota Bawaslu dan stafnya tersebut yang terlibat dalam percakapan WhatsApp untuk membuktikan bahwa percakapan tersebut tidak ada kaitan soal adanya pengkondisian uang. Begitupun halnya kepada Anggota k
komisioner Bawaslu lainnya agar mengscreenshoot percakapan WhatsApp.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Kursin Kurniawan ketika dikonfirmasi sejumlah awak media di kantornya, Senin (20/4/2020) membantah hal tersebut dan mengatakan tidak benar.

Kursin menegaskan, jika Bawaslu dalam melakukan perekrutan sudah dilakukan sesuai aturan dan tidak ada penggunaan uang.

Dan dalam persidangan pun, kaitan screenshoot percakapan tersebut dibantah Kursin ada soal masalah uang.

“Itu tidak benar, Karena kalau pake uang itu harus ada bukti, mana uangnya? Kalau percakapan itu kan hal yang wajar antara pimpinan dengan bawahan tentang perekturan, lembaga tidak mengambil sepeser pun, tapi kalau hal-hal itu pribadi saya gak tahu,” kata Kursin menegaskan.

“Percakapan saja tidak cukup, buktinya mana? Kalau ada masyarakat menilai adanya aliran uang dalam perekrutan Panwascam ini, tolong buktikan, mana buktinya,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan Kursin, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hasil persidangan kepada DKPP.

Ia pun minta awak media untuk bersabar, karena menurut Kursin hasilnya pun pasti akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

“Dan apapun hasil keputusan DKPP nanti meski pahit, karena sifat kepurusannya yang mengikat, kami akan menerimanya,” pungkasnya. (nna/fzy)