Beranda Headline DPPKB Karawang Minta Masyarakat Tidak Hamil Dulu

DPPKB Karawang Minta Masyarakat Tidak Hamil Dulu

TVBERITA.CO.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang mengimbau masyarakat selama pandemi untuk tidak hamil dulu, hal ini untuk mencegah terjadinya baby boom alias lonjakan angka kehamilan.

PLT Kepala DPPKB Karawang, Hj. Sofiah dalam apel pagi dan peringatan Hari Keluarga Nasional di halaman Kantor DPPKB mengungkapkan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini,  melakukan tatanan baru dalam keseharian kehidupan adalah menjadi sebuah keharusan, Senin (29/6).

“Tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan adalah salah satu cara  kita menjaga kualitas interaksi dalam keluarga, melindungi dan memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut Sofiah mengajak jajaran DPPKB karawang untuk terus menyukseskan program Bangga Kencana, tetap menggaungkan tidak hamil dulu selama masa pandemi dengan cara menggunakan kontrasepsi KB.

“Pada Harganas kali ini, BKKBN Pusat mencanangkan pelayanan satu juta peserta KB seluruh Indonesia, di mana 30 ribuan menjadi target di Karawang untuk seluruh jenis kontrasepsi, dan Insya Allah tercapai,” tambahnya.

Lebih jauh Sofiah menjalaskan walaupun beberapa wilayah di Karawang masih dalam zona tidak aman, merah dan hitam, namun DPPKB mengoptimalkan pelayanan di wilayah aman dan yang dimungkinkan untuk pemasangan kontrasepsi implan dan IUD di fasilitas kesehatan yang ada. Selain jenis lain yang tidak membutuhkan pelayanan khusus seperti suntik, pil, dan kondom.

“Target peserta KB tersebut dimungkinkan juga pelayanan dilakukan sejak awal dan dilakukan pada klinik dan Rumah Sakit Swasta,” timpalnya.

Di tempat berbeda, Kabid Dalduk Advokasi Data Informasi, Imam Bahanan menyampaikan, hasil pelayanan sejak tanggal 18 hingga 29 Juni 2020 ini selanjutnya dilakukan entri data secara online oleh PLKB masing-masing dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKKBN pusat.

“Entri data sejuta akseptor ini dimulai sejak jam 08.00 hingga jam 17.00. Rata-rata seribu data  akseptor tiap kecamatan harus dientri hari itu juga, dan Insya Allah kalau tidak ada kendala teknis dapat terlaksana. Karena seluruh PLKB dan Institusi Kader KB terlibat dalam input data tersebut,” papar Imam. (ddi/fzy)