Beranda Karawang Komisi III DPRD Pertanyakan Banprov Rp 18 M yang Tak Terserap

Komisi III DPRD Pertanyakan Banprov Rp 18 M yang Tak Terserap

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menyayangkan alokasi anggaran senilai Rp 18 Miliar yang diberikan pemerintah provinsi Jawa Barat tidak terserap.

Karana anggaran yang tidak terserap ini tidak bisa diambil lagi di tahun depan.

Oleh karena itulah, untuk meminta penjelasan kaitan tidak terserapnya anggaran bantuan keuangan yang diberikan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan gedung maternitas di RSUD Kabupaten Karawang tersebut, Jumat (25/10) kemarin, bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD, digelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, di antaranya Dirut RSUD Karawang, Sri Sugihartati, PPK RSUD Karawang, Tata, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Nurdin, Bagian Barang dan Jasa, dan pihak terkait lainnya, tanpa dihadiri oleh PT Global Trijaya sebagai pemenang lelang.

Dari hasil rapat yang digelar tertutup tersebut, dalam jumpa pers nya, Ketua Komisi III DPRD, Endang Sodikin menyampaikan jika tidak terbangunnya gedung maternitas ibu hamil di RSUD Kabupaten Karawang bukan dikarenakan gagal lelang, namun gagal kontrak.

Pasalnya kata Endang, ada prinsip kehati- hatian yang di mana termin waktu pekerjaan dinilai tidak memadai untuk dilaksanakan.

Sehingga hasil lelang pembangunan tersebut dibatalkan, dan kontrak tidak dilanjutkan, maka alokasi anggaran sebesar Rp 18 Miliar yang merupakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dikembalikan lagi ke provinsi.

Menurut Endang, pihaknya pun bertanya kaitan bagaimana calon pemegang kontrak yang gagal tersebut.

“Mereka menjawab di tanggal 16 September lalu, sudah melakukan sinkronisasi antara pihak PPK, calon pemegang kontrak dan pengawas dengan disimpulkan bahwa ini sudah tidak apa-apa,” katanya.

Lebih lanjut Endang menuturkan, RSUD juga menjelaskan kepada pihaknya, meski pembangunan gedung maternitas ini gagal kontrak, namun pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala. Karena kebutuhannya sekarang adalah perawatan krisis icu, stroke dan intermedite, bukan lagi gedung maternitas.

“Ketika kami pertanyakan apakah gagal kontrak ini pelayanan masyarakat akan terkendala, mereka menyampaikan, tidak, dengan alasan kebijakan BPJS,” ujarnya lagi.

Ia pun berharap, masyarakat mengetahui jika hal ini bukan gagal lelang namun gagal kontrak karena termin waktu yang tidak memadai. (Nna/kie)