KARAWANG- Problematika dalam program bantuan dilukai kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Laporan yang di terima kepada PC. PMII Karawang adanya perangkat kerja TKSK melakukan permainan monopoli muncul kembali. PMII minta agar Dinsos melakukan tindakan tegas.
“Berdasarkan laporan yang kami terima bahwa ada di beberapa desa di kecamatan Rawamerta bahwa kepala desa yang mendapatkan interpensi kembali dari TKSK untuk meninjau kembali e-waroeng,” kata Pengurus PC PMII Karawang, Sahrul kepada media, Selasa (17/5).
PMII menilai, oknum-oknum nakal yang dilapangan seperti tidak ada jera, sampai fenomena ini kembali muncul padahal sudah di bahas pada tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa tidak ada tindakan tegas dan serius dari pihak pemerintah khususnya dinsos yang punya wewenang.
Baca Juga: Mirip Kubangan Kerbau, Jalan Penghubung Desa di Kecamatan Purwasari Rusak Parah
“Padahal kasus serupa ini kami PC.PMII Karawang pernah membawa permasalahan ini kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan di tahun kemarin,” tegasnya
Susuai dengan Pedoman Umum Program Sembako 2020, TKSK hanya sebagai pendamping pelaksanaan saja, wewenangnya sampai disana saja
“Ini sangat ironi karena pada prinsipnya tksk tidak mempunyai wewenang sejauh itu, tksk hanya sebagai pendamping pelaksanaan program bansos pangan di kecamatan dan desa/kelurahan,” ujarnya.
Baca Juga: Nestapa Petani di Karawang: Dicekik Modal Mahal, Dihantui Para Calo
“Dalam waktu dekat jika saja permasalahan ini tidak kunjung selesai maka dengan tegas PMII Karawang akan membawa kembali permasalahan ini kepada pihak yang berwenang,” pungkasnya. (rls/ddi)
