Beranda Bekasi Gubernur Jabar Titipkan Mandat PSBB ke Walikota Bekasi

Gubernur Jabar Titipkan Mandat PSBB ke Walikota Bekasi

KOTA BEKASI, TVBERITA – Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan Rabu (15/4/20), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menitipkan mandat kepada Walikota Bekasi Rahmat Effendi berupa ketegasan dalam penegakkan PSBB di Gugus Tugas Kota Bekasi, Jawa Barat.

Gunernur Jawa Barat menyarankan kepada Walikota Bekasi, jika bisa salah satunya adalah harus ada surat tilang bagi pelanggar di jalan raya, berupa surat tilang khusus untuk pelanggaran PSBB.

“Saya sudah koordinasikan dengan Polda Metro Jaya, Polda Jabar, sehingga masyarakat yang melanggar itu tidak hanya diberikan teguran tapi dicatat oleh negara.”

“Bahwa dia melanggar, sehingga nanti ada efek jera. Walaupun di ujung sanksi itu ada denda, ada kurungan badan dan sebagainya, kira-kira kita bisa peringatkan dengan itu,” papar Ridwan Kamil saat berbincang dengan Bang Pepen sapaan akrap Walikota Bekasi ini.

Pesan terakhir Ridwan Kamil, Kota Bekasi tesnya harus masif, PSBB ini percuma kalau tidak dibarengi dengan tes masif. Oleh karena itu alat rapid tes akan ditambah oleh Gubernur Jawa Barat termasuk swab tes juga.

“Sesuai dengan catatan dari Gubernur teorinya, tes masif itu 0,6 persen dari satu juta, jadi warga Kota Bekasi yang penduduknya hampir 2,4 juta, harus minimal 15 ribu itu harus diselesaikan,” pintanya.

Dalam laporan Walikota Bekasi ke Gubernur Jawa Barat yang berada di Kantor Pos Indonesia Cabang Kota Bekasi, memaparkan bahwa PSBB yang berlaku di Kota Bekasi masih terlihat besar di jalan negara.

“Dan kami sudah bersurat ke lima wilayah Bupati Wali Kota (Bodebek) termasuk ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga wilayah masing-masing, karena Kota Bekasi sangat dekat ke wilayah ini,” tambah Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.

Mengenai pandemi wabah Covid-19, Walikota juga melaporkan semakin dilacak rapid tes di RT RW di wilayah Kota Bekasi semakin juga peningkatan yang luar biasa.

“Kota Bekasi sudah memasuki zona merah di tiap Kecamatannya, harap warga juga bisa melihat data terupdate di corona.bekasikota.go.id dan memastikan ikuti peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga kita bisa antisipasi seolah diri sendiri,” bebernya.

Berikutnya, mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosail (DTKS) di Kota Bekasi menjelaskan sudah menambahkan juga 130 ribu di luar data DTKS dari Provinsi Jawa Barat.

“Dan besok sekitar 30 persen bisa langsung kita kirimkan, di luar dari DTKS dan diluar dari bantuan yang diberikan kepada warga kami di Kota Bekasi,” tutur Bang Pepen. (ais/fzy)