Beranda Karawang Hutan Kota Karawang Terbengkalai, Mantan Kadis Pertanian Angkat Bicara

Hutan Kota Karawang Terbengkalai, Mantan Kadis Pertanian Angkat Bicara

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID– Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang pada saat itu, Kadarisman menjawab simpang siur pengelolaan Hutan Kota Karawang, yang sejak diresmikan hingga hari ini terkesan terbengkalai tanpa pemeliharaan.

 

Kepada Tvberita.co.id, ia menjelaskan pada saat dirinya bertugas sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang tahun 2014 lalu, Bidang Kehutanan masih berada dibawah naungan dinasnya.

Dimana kemudian di dalam bidang tersebut ada beberapa kegiatan-kegiatan kewajiban membangun Ruang Terbuka Hijau, diantaranya Hutan Rakyat, Hutan Kota, Penghijauan dan lain sebagainya.

baca juga: Hutan Kota Karawang yang Diresmikan Bupati Cellica Kini Terbengkalai

“Kemudian salah satu program yang dimohon oleh Bupati Karawang pada saat itu adalah hutan kota, dimana diharapkan hutan kota ini dapat berfungsi selain sebagai paru-paru Karawang juga sebagai eko wisata bagi masyarakat,” tuturnya menjelaskan.

Kemudian lanjutnya, untuk mewujudkan keinginan Bupati Karawang tersebut, Dinas Pertanian membuatkan DED Hutan Kota senilai Rp 150 juta. Dengan lahan seluas 5 Ha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura, ditetapkan oleh SK Bupati Karawang untuk Hutan Kota Karawang.

“Semua persyaratan pun kami tempuh, termasuk DED, Andalalin, dan Amdalnya pun juga ada, semuanya sudah ada,” ungkapnya.

Dan dari DED yang dibuat, didapatlah anggaran sebesar Rp 75 Miliar untuk membangun Hutan Kota yang representatif dan menjadi eko wisata bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

Namun karena keterbatasan anggaran, dinas pertanian hanya diberikan anggaran sekira Rp 2,3 Miliar pada saat itu dan dibantu dari DAK sebesar Rp 270 juta.

“Dari anggaran tersebut, kegiatan terbagi menjadi Non fisik Rp 600 juta, yaitu biaya upah buruh, dan kegiatan fisik, yaitu hutan kota kita tanami dengan pohon-pohon MPTS dan juga tanaman hias. Kemudian kayu-kayuan dan top soil sebesar Rp 1,7 Miliar,” jelasnya.

Sepenjang perjalanan pembangunan Hutan Kota, di tahun 2016 kita menganggarkan kembali Rp 1 Miliar untuk kembali melakukan penanaman di Hutan Kota. Akan tetapi di tahun yang sama pula fungsi kehutanan di Dinas Pertanian ditarik ke propinsi. Sehingga fungsi kehutanannya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang.

“Kemudian DED kegiatan yang sudah dilaksanakan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) senilai Rp 1 Miliar untuk penambahan tanaman dan pengelolaan serta pemeliharaan Hutan Kota pun kita serahkan ke Dinas LHK, terkait DED ini diteruskan atau tidak ataupun dikerjakan atau tidak RKA itu sudah sepenuhnya kewenangan Dinas LHK,” kata Kadarisman.

“Dan pembelian bibit ternak itu bukan untuk Hutan Kota, itu kegiatan berbeda dalam satu rencana kegiatan, untuk Hutan Rakyat yang ada di pantai atau penanaman mangrove dengan menyebarkan bibit benih bandeng,” jelasnya lagi. (nna/kie)