Beranda Karawang Ini Solusi Rektor UBP Soal Kemiskinan Ekstrem di Karawang

Ini Solusi Rektor UBP Soal Kemiskinan Ekstrem di Karawang

KARAWANG – Polemik soal Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang terus menuai sorotan. Kritikan tajam pun menyasar ke pemerintah daerah dari segala arah. Mulai dari pengelolaan APBD yang keliru, hingga ketimpangan sosial gaya hidup pejabat dan masyarakatnya.

Berangkat dari hal itu, akademisi dari Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Dr. Dedi Mulyadi, SE., MM., turut angkat bicara.

Tak mau jauh-jauh, selaku akademisi tulen, ia hanya menggarisbawahi apa sebetulnya pengertian kemiskinan ekstrem hingga penanggulangannya.

Menurutnya, kemiskinan ekstrem secara definisi adalah angka kemiskinan di bawah garis kemiskinan internasional sebagai indikator proporsi penduduk.

“Kemiskinan ekstrem bisa diartikan sebagai kondisi penghasilan masyarakat yang berada di bawah _Parity Purchasing Power_ 1,99 atau setara dengan 11.941,1,” paparnya.

Baca juga: Data Kemiskinan Diragukan Bupati, BPS Karawang: Bagus Biar Ada Evaluasi

Dijelaskannya, warga kategori kemiskinan ekstrem dapat dibagi menjadi dua klasifikasi.

“Ada dua kategori warga yang termasuk kategori miskin ekstream. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Seperti lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis (menahun), rumah tidak layak huni, tidak punya fasilitas air bersih dan situasi yang kurang memadai,” jelasnya.

“Kedua, warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup. Produktif usia 15-64 tahun, tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel,” sambungnya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem pada setiap masyarakat desa, menurutnya, bisa dilakukan melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan.

“SDGs desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDGs Desa ini merupakan turunan dari Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Apalagi, kata Dedi, SDGs Desa ini sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta beradaptasi dengan SDGs Global yang merupakan kesepakatan Dunia. Tentu ini akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap dunia dalam mencapai tujuannya.

“Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa, maka diharapkan mampu memberikan hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual di desa tersebut. Yang keduanya, memudahkan intervensi kementerian lembaga pemerintah, dan swasta untuk mendukung pembangunan Desa,” paparnya.

Disebutkan Dedi Mulyadi, terdapat 18 tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam SDGs Desa yang ingin dicapai selama 10 tahun ke depan, di antara pointnya;
1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan Desa berkualitas
5. Keterlibatan perempuan Desa
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata
9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman
12. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

“Pada points ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya. Point ini tidak ada di SDGs nasional maupun global,” tandasnya.

Baca juga: Karawang Miskin Ekstrem: Cellica-Aep Terpukul, Legislatif Mandul

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe Desa yang sesuai dengan SDGs.

“Desa Pancasila, Desa berjejaring, Desa tanggap budaya, Desa ramah perempuan, Desa peduli pendidikan, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan hidup, Desa ekonomi tumbuh merata, dan terakhir Desa tanpa kemiskinan serta kelaparan” ujarnya

Kemendes PDTT telah memberikan panduan dari berbagai opsi 18 point yang tercantum dalam SDGs.

“Perangkat Desa berhak memilih satu atau beberapa untuk dijadikan tujuan. Misalnya, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dalam sudut pandang Dedi, SDGs desa dapat berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian pembangunan nasional.

“Kontribusi 74 persen tersebut diperoleh dari aspek kewilayahan dan kewarganegaraan. Dari aspek kewilayahan 91 persen wilayah Indonesia adalah pedesaan. Dari aspek kewargaan 43 persen penduduk Indonesia ada di Desa,” pungkas Dedi Mulyadi. (kii)

Artikel sebelumnyaGedung Sekolah Banyak yang Rusak, Sekretaris PKB Merasa Perihatin
Artikel selanjutnyaDesak Polisi Ungkap Otak Penyerangan Warga Desa Sukaluyu