Beranda Headline Iuran Naik 100 Persen, PNS Pertanyakan Transparansi Dana Korpri

Iuran Naik 100 Persen, PNS Pertanyakan Transparansi Dana Korpri

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Besaran iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dikabarkan mengalami kenaikan 100 persen. Dari jumlah sebelumnya sebesar Rp50.000, menjadi sebesar Rp100.000.

Kabar kenaikan iuran tersebut didapat Tvberita dari informasi yang dihimpun di lapangan.

Diketahui, iuran Korpri merupakan dana yang dihimpun dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang dan pada akhirnya akan kembali lagi kepada ASN itu sendiri.

Kabar itu pun seolah diperkuat dengan adanya surat yang beredar di media sosial, di mana surat bernomor : 236 /KORPRI/2019 tersebut menjelaskan tentang teknis pembayaran dana iuran KORPRI tahun 2019, dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus KORPRI (DPK) Kabupaten Karawang, dengan Ketua, Acep Jamhuri dan Sekretaris, Asep Aang Rahmatuallah.

Dalam surat edaran tersebut mengatur mekanisme pemotongan dana iuran anggota Korpri yang dipotong langsung dari rekening anggota ke rekening DPK, dimulai bulan November 2019 ini, sebesar Rp100.000.

Iuran Korpri di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang sendiri kemudian mulai dipertanyakan penggunaannya di kalangan internal pegawai.

Betapa tidak, iuran yang ditarik perbulan ini bisa mencapai ratusan juta rupiah dari belasan ribu ASN yang ada di Kabupaten Karawang pertahunnya.

Bahkan nada-nada sumbang terkait transparansi penggunaan iuran KORPRI ini pun mulai bermunculan, sehingga dikabarkan tak sedikit PNS Karawang yang mempertanyakan. Namun mereka (PNS) tidak memiliki keberanian.

“Kami sering bertanya-tanya dalam hati, dana yang terkumpul, pemanfaatannya ke mana,” tutur pegawai yang enggan dituliskan identitasnya kepada Tvberita, beberapa waktu lalu.

Bahkan katanya, meski uang Korpri ini penggunaannya untuk PNS sendiri, seperti jika ada yang pensiun, meninggal dunia, melahirkan, sakit dan lainnya. Namun untuk mendapatkannya, harus menunggu lama.

“Padahal kami selalu membayar setiap bulan dan sudah berlangsung lama,” ungkapnya lagi.

Entah benar atau tidak kabar tersebut, Tvberita pun mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut kepada ketua Korpri yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, namun karena kesibukannya belum dapat ditemui.

Sementara itu, Sekretaris Korpri, Aang Rahmatullah enggan mengomentari, karena menurutnya, itu bukanlah kewenangan dirinya.

“Sama ketua saja, bukan kewenangan saya,” tandasnya singkat. (nna/kie)