Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait, Selasa (11/2).
“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia,” kata Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.
Namun hal ini dikritisi oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sebab, menurut mereka, banyak aturan yang dilanggar. (red)
Sumber: merdeka.com
