Beranda Headline Kabar Gembira, Pemkab Siapkan Rp 100 Miliar untuk Warga Terdampak Covid-19

Kabar Gembira, Pemkab Siapkan Rp 100 Miliar untuk Warga Terdampak Covid-19

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG РWakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari memastikan jika anggaran Rp 100 miliar lebih dari reposisi anggaran setiap dinas untuk mencover Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat sudah siap diberikan kepada warga miskin baru yang terkena dampak wabah Covid-19.

Oleh karenanya, Wakil Bupati meminta agar Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan para kepala desa diwakili Apdesi Kabupaten Karawang, segera memastikan validitas data warga penerima bantuan, dengan catatan bukan warga miskin yang tercantum sebagai warga penerima PKH atau BPNT.

“Nominalnya tetap sama dengan bantuan gubernur, yaitu Rp 500 ribu,” tutur Wakil Bupati saat memimpin rapat koordinasi terbuka bersama Dinsos Karawang, Apdesi dan perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, di Plaza Pemkab Karawang, Kamis (9/4/2020).

Dijelaskannya, sampai saat ini sudah ada 38 ribu warga Karawang yang mendapatkan Bantuan Gubernur Jawa Barat. Sementara sisanya 28 ribu lagi masih akan terus berjalan.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, untuk sementara Pemkab Karawang menargetkan kuota 35 ribu bantuan untuk warga yang terkena dampak Covid-19. Bantuan ini diberikan untuk mencover Bangub Jabar.

“Kita sudah siapkan APBD untuk menyelesaikan kegelisahan para kepala desa. Anggaran untuk mencover Bangub ini diambil dari reposisi anggaran 100 miliar APBD kemarin yang sudah kita bahas bersama Kejaksaan dan Kepolisian,” katanya.

Kembali dijelaskan Wakil Bupati, reposisi APBD 100 miliar untuk percepatan penanganan Covid-19 ini akhirnya masuk ke pos anggaran “biaya tak terduga” APBD Karawang. Yaitu di mana semua anggaran perjalanan dinas dan anggaran yang sifatnya seremonial dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Namun demikian, ia menegaskan agar Dinsos dan para kepala desa lebih selektif di dalam mendata warga miskin baru yang berhak menerima bantuan ini. Yaitu dengan catatan penerima manfaat bantuan ini tidak boleh warga yang menerima bantuan PKH, BPNT, Bansos Gubernur, serta bantuan pemerintah lainnya.

“Kiranya Kepala Dinas Sosial data ini harus dijadikan data keluarga miskin baru. Kami percaya kades mendata itu memenuhi kriteria data kemiskinan,” pungkasnya. (Nna/fzy)