PURWAKARTA-Kisruh penggunaan anggaran penyertaan modal BUMDes Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang belakangan ini menjadi sorotan, ditanggapi negatif oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parakan Lima.
Ketua LPM Parakan Lima Herdianto saat dihubungi mengatakan seharusnya permasalahan ini dibuka dalam Musyawarah Desa (Musdes).
“Anggaran penyertaan modal yang diberikan ke BUMDes itu kan bukan nilai kecil, mencapai Rp.300 Juta,”terang Hardianto Selasa (27/8).
“Seharusnya hal ini bisa dipertanggung jawabkan oleh Dirut BUMDes, sampaikan melalui musyawarah desa, apa saja usahanya dan perkembangannya seperti apa, karena berkaitan juga dengan PADes,”ujarnya.
“Penyertaan modal tahun 2021-2022 tersebut hingga hari ini belum jelas pertanggung jawabannya, bahkan saya sudah berkali-kali meminta kepada BPD dan Kepala Desa Parakan Lima Jaya Permana untuk melaksanakan rapat melalui Musdes,”ujarnya.
“Selain itu juga kan ada anggaran ketahanan pangan yang juga dikelola oleh BUMDes, walaupun sudah ada SPJ nya tapi bagi saya masih belum masuk akal, dengan anggaran sebesar itu dengan mengalokasikan anggaran ke JUT dan Nabati,”ungkapnya.
“Penggunaan anggaran harus diketahui juga oleh masyarakat, sehingga tidak ada hal yang ditutupi dalam penggunaan anggaran negara, musyawarah desa saja seakan enggan dilaksanakan oleh Kepala Desa, bagaimana kita bisa tahu pengalokasian anggaran dan apa hasilnya,”pungkasnya.(trg)
