TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Usai Kabupaten Karawang memutuskan akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu mendatang. Dan mendirikan dapur umum di setiap desa.
Ketua Umum LSM Barak Indonesia, D. Sutedjo pun turut angkat bicara.
Dikatakan pria yang akrab disapa Kang Tedjo ini, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan Bupati Cellica Nurrachadianna yang akan mengadakan dapur umum di setiap desa selama PSBB berlangsung. Pasalnya, dapur umum di setiap desa justru akan bertentangan dengan target dari PSBB yang akan memutus mata rantai Covid-19.
Yaitu di mana warga akan berkumpul atau mengantre untuk mengambil makanan.
“Sampai saat ini publik juga belum paham yang dimaksud dapur umum setiap desa oleh bupati itu seperti apa. Karena bukankah dapur umum setiap desa itu justru akan mengundang kerumunan warga,” tuturnya, Sabtu (2/5).
Lebih lanjut Kang Tedjo mengungkapkan, Barak Indonesia tidak setuju dengan adanya dapur umum di setiap desa selama PSBB nanti berlangsung. Karena selain akan mengundang kerumunan warga, dapur umum di setiap desa selama PSBB berlangsung juga akan menimbulkan persoalan sosial yang baru.
“Karena dapur umum itu pasti akan melibatkan banyak pihak dari mulai kepolisian, TNI serta perangkat desa itu sendiri. Kasian dong polisi, tentara dan perangkat desa, jika setiap hari mereka harus memasak menyuguhkan makanan untuk warga. Karena selama ini mereka wawar ke warga juga gak berhenti-berhenti siang malam,” ungkapnya.
“Kalau mau lebih simpel solusinya, menurut saya tidak perlu ada dapur umum di setiap desa segala. Sudah cairkan saja itu ratusan miliar deposit On Call di BJB. Terus kembali ke rencana awal matangkan data warga terdampak Corona. Kemudian salurkan bantuannya, entah mau dalam bentuk uang atau sembako,” ulasnya lagi.
Karena dijelaskannya, di Bank Jabar Banten (BJB) juga ada ratusan miliar Deposit On Call uang Pemda Karawang yang sewaktu-waktu boleh dipergunakan untuk kepentingan rakyat Karawang.
“Saya kurang tahu persis berapa jumlah nominal Deposit On Call duit pemda yang ada di BJB. Yang saya denger ada sekitar Rp 300 miliaran. Makanya sekarang kita pertanyakan, kenapa pemda gak pakai duit itu untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi Corona. Deposit On Call kan duit rakyat juga,” tanya Sutedjo menutup pembicaraan. (nna/fzy)
