Beranda Headline Mahasiswa Bergerak, Aliansi Cipayung Plus Minta Pemkab Karawang Transparan di Tengah Pandemi

Mahasiswa Bergerak, Aliansi Cipayung Plus Minta Pemkab Karawang Transparan di Tengah Pandemi

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Aliansi oganisasi mahasiswa ekstra kampus Cipayung Plus yang terdiri dari GMNI, IMM, PMII, HMI, GMKI, dan KAMMI cabang Karawang mengkritisi kinerja pemerintah daerah Karawang yang dinilai lamban dalam distribusi bantuan sosial.

“Sejak awal April, Kabupaten Karawang sudah dikategorikan sebagai zona merah Covid-19 oleh Pemprov Jabar. Tapi sampai hari ini upaya percepatan penanganannya kami nilai lamban,” kata perwakilan aliansi Cipayung Plus Arief didampingi perwakilan organisasi ekstra, Senin (4/5).

Cipayung Plus mengatakan, pemerintah memang sudah membentuk tim gugus tugas, namun progress-nya masih berkutat di wilayah angka. Seperti misalkan laporan perhitungan ODP, PDP, OTG, dan pasien positif.

Meski begitu, Cipayung Plus sudah melayangkan surat permohonan data ke tim gugus tugas sebagai upaya konfirmasi. Surat ditujukan langsung ke ketua harian tim gugus tugas.

Di surat tersebut, ada tiga poin yang ditanyakan Cipayung Plus. Pertama, data progress penanganan (kesehatan), kedua data penerima Bansos, ketiga adalah prediksi sekaligus langkah Pemkab ke depan dalam menanggulangi dampak pandemi.

Sudah berhari-hari terhitung sejak surat diterima ketua tim gugus tugas, tapi tidak ada tanggapan yang serius dari tim gugus tugas kepada aliansi Cipayung Plus.

“Artinya progress kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan.”

“Terlebih kami menyoroti persoalan terkait penerima data bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukan data itu secara terbuka. Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru di tengah-tengah masyarakat,” sambung Arief diamini oleh para ketua.

Atas dasar itu, aliansi mahasiswa ini meminta Pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang ditampilkan ke publik “by name by address” agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya.

“Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk!” tutupnya. (fzy)