TVBERITA.CO.ID – Pengurus Pusat Pergerakan Mahasiswa Karawang (PMK) mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD Kabupaten Karawang kaitan kebijakan pihak Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) dalam memungut iuran pengembangan institusi kepada mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 yang diterima melalui jalur mandiri.
Tuntunan tersebut disampaikan PMK pada saat hearing atau rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD dan dihadiri pihak Unsika.
Tiga tuntutan tersebut adalah, pertama, DPRD mendorong dihapuskannya uang iuran bangunan/uang pangkal yang diterapkan Unsika. Kedua, DPRD melakukan pendampingan dan membuka ruang pengaduan kepada mahasiswa Karawang yang tidak mampu membayar kuliah. Ketiga, DPRD harus memanggil Rektor Unskma agar mau perduli terhadap masyarakat Karawang.
Ditemui TV Berita usai rapat, Maulana Malik Ibrahim, Ketua Pengurus Pusat PMK Karawang, mengatakan tidak ada titik temu dalam hasil rapat tersebut. Karena pihak rektorat tidak mau menyetujui apa yang menjadi tuntutan pihaknya.
“Tidak ada titik temu dalam rapat tadi, hanya saja Rektor menghubungi kami secara pribadi, bahwasannya akan meninjau ulang kembali dan dicari titik tengah,” kata Maulana mengungkapkan.
Namun demikian, dikatakannya dengan tegas PMK tetap ingin dihapuskan uang pangkal tersebut. Dan masih ingin berlanjut menggelar audiensi jika apa yang menjadi tuntutan tidak dikabulkan.
“Apakah nanti teknisnya mau langsung ketemu rektor atau bisa jadi kami akan mengkonsoslidasikan bukan hanya PMK saja, tetapi juga dengan Ikatan Organisasi Primordial di seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan sekitaran Unsika seperti Bekasi, Purwakarta, dan Subang,” pungkasnya. (nna/fzy)
