Beranda Headline Mengaku Tidak Tahu Mekanisme, Kadinkop Karawang Sebut Bank Emok Program Pemerintah Pusat

Mengaku Tidak Tahu Mekanisme, Kadinkop Karawang Sebut Bank Emok Program Pemerintah Pusat

TVBERITA.CO.ID – Fenomena Bank Emok di Kabupaten Karawang masih sangat marak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sendiri seakan tak berdaya memutus mata rantai atau membrantas bank emok tersebut. Meski Bupati Karawang telah mengeluarkan surat edaran Nomor: 660.2/467/Dinkop/1/2018 tentang Larangan Menjalankan Kegiatan Usah Rentenir.

Pasalnya, Bank Emok ini adalah program pemerintah pusat melalui PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM. Yaitu adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Di mana perusahaan ini memang didirikan dan bertujuan untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, Asep Saepulloh.

“Pemerintah pusat mempunyai program PNM atau yang kerap diistilahkan Bank Emok, ini program Presiden Jokowi. Di mana beliau memberikan bantuan-bantuan permodalan kepada UMKM,” jelas Asep kepada TV Berita, Kamis (20/8).

“Bank Emok ini hanya istilah, karena kebetulan ibu-ibu itu pada saat meminjam dilakukan sambil duduk di lantai dengan kaki dilipat atau posisi emok,” katanya lagi.

Lebih lanjut Asep menerangkan, PNM ini berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan sudah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disoal mengapa kemudian program pemerintah pusat ini pada pelaksanaannya justru membuat masyarakat semakin terjerat. Asep mengaku tidak mengetahui dan memahami pasti mekanisme dan teknis kerja PNM ini di lapangan seperti apa.

“Kami kurang begitu paham kaitan keberadaan bank emok itu sendiri, apalagi itu adalah program pemerintah Jokowi dan diawasi langsung oleh OJK. Dan bukan ranah Dinas koperasi pengawasannya,” papar Asep.

Asep juga mengakui pihaknya kerap menerima banyak keluhan dari masyarakat Namun kewenangan yang dimiliki Pemkab juga terbatas.

“Bank emok itu bukan koperasi, ini terpisah. Jika di Bank Emok ini menerapkan sistem ‘tanggung renteng’ itu memang diberlakukan seperti itu,” ucapnya.

Terakhir dikatakannya, jika PNM ini adalah program yang bagus. Hanya saja menurutnya, masyarakat justru malah salah dalam memanfaatkan pinjaman tersebut.

“Mengapa banyak masyarakat yang terjerat Bank Emok, karena pinjam itu digunakan untuk hal yang bersifat konsumtif, bukan untuk modal usaha, Sehingga akhirnya terjerat,” sesalnya.

“Di satu sisi ini dipinjamkan untuk modal usaha sementara masyarakat meminjam untuk konsumtif,” tandasnya lagi. (nna/fzy)