Beranda Karawang Mutasi Menyisakan Masalah, Pemkab Karawang Dilaporkan ke Lima Lembaga Negara

Mutasi Menyisakan Masalah, Pemkab Karawang Dilaporkan ke Lima Lembaga Negara

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Setelah sebelumnya sempat ramai kabar adanya dugaan “perkeliruan” dalam proses mutasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang (Pemkab) beberapa waktu lalu yang kemudian menghilang. Kini, kabar dugaan tersebut kembali merebak. Bahkan berujung kepada dilaporkannya Pemkab Karawang oleh LSM Kompak Reformasi ke lima lembaga tinggi negara, di antaranya yaitu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Komisi Ombudsman, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kejaksaan Agung.

Kepada Tvberita, Rabu (4/3), Sekretaris LSM Kompak Reformasi mengungkapkan pelaporan yang dilayangkan pihaknya ke lima lembaga tinggi negara tersebut karena pihaknya menilai bahwa Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang digelar di GOR Panatayuda selasa malam (07/01) itu justru malah menyisakan masalah yang cukup serius.

Pasalnya, kata Panji, ramainya pemberitaan di media massa tentang mutasi tersebut cukup memperihatinkan, mulai dari isu adanya dugaan permainan uang sampai pejabat yang dilantik dan diangkat sumpahnya, namun tidak tercantum dalam SK.

“Yang kami laporkan lebih fokus kepada adanya sepuluh pejabat kepala sekolah yang mengikuti sumpah dan pelantikan namun tidak tercantum dalam lampiran SK 230/KEP.80/BKPSDM/2020,” ungkapnya menjelaskan.

Lebih jauh ia menerangkan, ironisnya yaitu, setelah adanya saling lempar antara pejabat BKPSDM Kabupaten Karawang dan Disdikpora Kabupaten Karawang sehingga ramainya pemberitaan, maka muncul lah SK baru dengan Nomor SK 230/KEP.82/BKPSDM/2020 dengan tanggal yang sama yaitu 7 Januari 2020 yang ditandatangani Bupati Karawang.

“Kenapa musti tanggal yang sama untuk mengakomodir ke sepuluh kepala sekolah tersebut, padahal sudah jelas mereka tidak tercantum dalam SK 230/KEP.80/BKPSDM/2020, jadi kenapa harus diterbitkan lagi SK baru dengan tanggal yang sama,” tanyanya heran.

Menurut Panji, sepengatahuan pihaknya untuk melakukan mutasi tidak lah mudah, harus melalui pertimbangan hasil dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang kemudian dikonsultasikan ke KASN dan Gubernur Propinsi Jawa Barat.

“Kami tidak mau berspekulasi dan berasumsi, kenapa ke sepuluh pejabat kepala sekolah ini bisa menundukkan Bupati untuk membuat SK pengangkatan yang baru. Makanya kami melaporkan ke lima Lembaga tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur lima lembaga tersebut,” tandasnya menegaskan.

Disoal mengapa kemudian pihaknya juga melayangkan lapor ke Kejaksaan Agung, Panji mengulas pihaknya tidak ingin berasumsi dan berspekulasi apakah dalam membuat keputusan itu ada pengaruh finansial ilegal atau tidak.

Namun ia menerangkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan Agung. “Biarlah Kejaksaan Agung yang menyelidiki kasus tersebut,”ucap Panji.

“Kami melaporkan secara tertulis dengan nomor surat 288/LSMKR-LP/III/2020 tertanggal 2 maret 2020 dan untuk ke Kejaksaan Agung kami melaporkan melalui aplikasi Adhyaksa Connect, ya tentu saja dengan melampirkan data-data dan petunjuk yang berhubungan dengan mutasi tersebut,” imbuhnya lagi. (nna/kie)