BOGOR – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengakui pengelolaan SMA/SMK di Jabar kurang efektif. Dirinya setuju jika pengelolaannya dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
Hal itu berkaca dari pengalamannya dulu sebagai Wali Kota Bandung, di mana ketika pengelolaan di daerah, koordinasi teknis mengenai SMA/SMK lebih terjangkau.
Berbeda ketika pengelolaan SMA/SMK cukup jauh ketika dikelola oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibagi per wilayahnya.
Baca juga: DPRD Karawang Dorong Kewenangan SMA dan SMK Dikembalikan ke Kabupaten
“Saya cenderung setuju, secara pribadi, karena dulu waktu saya Wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya. Tapi yang penting adalah kembali atau tidak kembali, tapi kalo teruji ada kenaikan kualitas pertahankan, kalo ternyata ada masalah perbaiki,” kata Emil di Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/2023).
Emil menegaskan, yang terpenting kualitas pendidikan nomor satu. Orang nomor satu di Jawa Barat ini pun meminta agar pendidikan tidak disepelekan, termasuk penanganan pencegahan tawuran.
“Itulah kenapa tiap minggu saya datang ke SMA/SMK mengingatkan tentang akhlak,” tutur Gubernur Jabar.
Baca juga: Wakili Jabar, Angklung SMKN 1 Karawang Sabet Juara 1 di Ajang Perempuan Dharma Wanita 2023
Beberapa waktu lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan kesedihan dan kekesalannya terkait dengan peristiwa penganiayaan terhadap siswa SMK Bina Warga Kota Bogor hingga merenggut korban jiwa.
Terlebih, ia tak bisa menerapkan kebijakan lantaran SMK berada di bawah naungan dan tanggung jawab KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu, Bima Arya meminta agar kejadian tersebut menjadi atensi bagi semuanya, termasuk pembinaan terhadap sekolah.
“Saya terus terang geregetan karena SMA/SMK ini bukan kewenangan Wali Kota, kalau kewenangan kami pasti sudah ada sanksi keras terhadap SMK yang bersangkutan,” ujar Bima Arya. (*)
