“Dari tantangan-tantangan itu yang sampai saat perlu kita simpulkan, yaitu perlu adanya penyamaan persepsi, kolaborasi dengan berbagai kementerian yang ini mesti diselaraskan di era ke depan,” terangnya.
Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI Sebut Kementerian ATR/BPN Jadi Mitra Kerja Paling Akrab
Turut hadir dalam diskusi, cendekiawan agraria asal Institut Pertanian Bogor (IPB), Endriatmo Soetarto. Ia membahas terkait bagaimana adanya ketimpangan sosial dalam kepemilikan tanah, sehingga memang perlu adanya kepastian kebijakan pro rakyat yang berfokus pada penataan tanah yang berkeadilan.
“Penataan tanah harus selaras dengan kebutuhan lokal, memastikan distribusi tanah yang adil, dan memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kementerian ATR/BPN menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam kebijakan pertanahan, yang mana ini penting dihubungkan dengan kebutuhan pembaruan tata urusan agraria,” jelas Endriatmo Soetarto.
Adapun diskusi ini juga dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Dwi Budi Martono; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sukiptiyah; Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald; serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Budi Jaya beserta jajaran. Kegiatan ini juga mengundang beberapa pihak eksternal seperti perwakilan Badan Bank Tanah dan CSO. (*)
