Beranda Karawang Pakai Protokol Kesehatan, ATR/BPN Karawang Bagikan 5.800 Sertifikat Tanah

Pakai Protokol Kesehatan, ATR/BPN Karawang Bagikan 5.800 Sertifikat Tanah

TVBERITA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang membagikan Pendaftaran Tanah dan Sistematis Lengkap (PTSL). Sebanyak 5.800 bidang buku sertifikat kepemilikan tanah kepada warga.

Adapun rincian pembagian sertifikat terdiri dari 84 sertifikat milik Pemkab Kabupaten Karawang, 240 tanah wakaf di Kabupaten Karawang, 25. 476 tanah milik masyarakat Kabupaten Karawang.

Pembagian sertifikat dibagikan secara simbolik berlangsung di Aula Husni Hamid, Selasa (5/1/2020) sore.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Fitriyani Hasibuan didampiingi Bupati Cellica mengungkapkan, mengatasi bahwa pembagian buku sertifikat tanah ini sebanyak 5800 sertifikat merupakan gelombang kedua dari program pemerintah pusat melalui Pendaftaran Tanah dan Sistimatis Lengkap (PTSL).

Adapun untuk gelombang pertama pihaknya sebelumnya sudah membagikan buku sertifikat sebanyak 20 ribu sertifikat pada bulan November tahun 2020.

“Jadi jumlah sertifikat kepemilikan tanah melalui PTSL untuk tahun 2020 sebanyak 25.800 sertifikat,” ungkap Fitriyani Hasibuan, Selasa (5/1/2021).

Menurut Fitriyani, progam PTSL dari Pemerintah Pusat ini dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya kepemilikan sertifikat ini warga memiliki kepastian hukum dalam bukti kepemilikan tanah.

“Hal ini sesuai dengan keputusan bersama dari tiga menteri,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubsi Pemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT H. Dadang Suratman Sumarna mengatakan, pihaknya dalam melaksanakan program PTSL ini terbagi dalam 6 tim. Masing masing tim terdiri dari 7 orang.

Dikatakan Adang, sebelum program PTSL ini diluncurkan, pihaknya sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Dalam program PTSL ini pihaknya tidak memungut biaya sepeserpun. Namun dalam kepengurusan sertifikat tanah melalui PTSL hanya dikenakan biaya sebesar 150 ribu sebagai biaya pra sertifikasi.

“Jika ada oknum yang menyalahgunakan biaya kepengurusan PTSL diluar ketentuan, itu bukan wewenang kami,” pungkasnya. (ris/red)

Artikel sebelumnyaDPRD Karawang Gelar Rapat Paripurna Terakhir di 2020
Artikel selanjutnyaKebijakan Sekolah Tatap Muka di Karawang Perlu Pertimbangan Matang