Beranda Bekasi Pembeli Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Ngamuk Minta Haknya

Pembeli Kantor DPD Golkar Kota Bekasi Ngamuk Minta Haknya

TVBERITA.CO.ID –¬†Jual beli aset kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Marhajaya, Kecamatan Bekasi Selatan berujung sengit maju ke Mabes Polri Republik Indonesia.

Pasalanya, Andi Iswanto Salim selaku pembeli pihak ketiga berniat ingin memperjuangkan haknya dan membuat kepastian hukum kepada DPD Partai Kota Bekasi.

“Saya hanya mau membuka mata banyak orang, biar semua orang tahu dan bisa menilai sendiri ternyata semua kebaikan dan dukungan orang-orang baik dan benar tidak bernilai di mata Walikota Bekasi RE,” teriak Andi Salim saat mendatangi kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi dengan emosi, Selasa siang (7/7/20).

Selain RE, Andi Salim juga melaporkan berinisial AM saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina DPD Partai Golkar Kota Bekasi ikut terlibat dalam penjualan aset. Dan tidak tertutup pihak-pihak lainya yang belum disebutkan.

“Saya kurang sabar apa menunggu puluhan tahun gedung DPD Golkar ini untuk dikosongkan. Saya sudah mengikuti dan melakukan semua kemauan dan saran yang pernah diajukan oleh penjual semasa Pilkada Kota Bekasi 2018.”

“Dan itu semua saya lakukan demi menjaga marwah dan keberhasilan Pilkada Partai Golkar di Kota Bekasi,” jelas Andi.

Sebelum terjadi transaksi penjualan sudah ada keputusan bersama antara kedua DPD tanggal 13 September 2004, kemudian diperkuat lagi di rapat pleno di masing-masing DPD pada tanggal 1 Oktober 2004, lalu tangal 25 Oktober 2004 terjadilah transaksi jual beli aset DPD Golkar Kota Bekasi di Notaris Rosita Siagian, SH di Kota Bekasi.

“RE sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Walikota Bekasi sendiri sudah buat statmen dan pengakuan, bahwa aset itu sudah beralih ke saya (Andi Salim).”

“Bahwa proses jual-beli sejak 2004 sudah diskui DPD sendiri selaku penjual, dan transaksi sudah puluhan tahun menjadi masalah hukum yang tak kunjung beres sampai saat ini sekalipun ada putusan ingkrahch kekuatan hukum,” bebernya. (trg/fzy)