Beranda News Penanganan dan Pencegahan Pandemi Dianggap Buang Anggaran

Penanganan dan Pencegahan Pandemi Dianggap Buang Anggaran

TVBERITA.CO.ID, PURWAKARTA –¬†Menunjuk pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan Instruksi Presiden tahun 2020, yang menitikberatkan kepada kondisi kebutuhan keuangan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penyediaan jaringan pengamanan sosial dan pengamanan dampak ekonomi, akibat dari adanya dampak pandemi yang berakibat terhadap postur APBD Kabupaten Purwakarta, dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi.

“Seharusnya Pemerintah Daerah harus mengukur bukan hanya seberapa manfaat program ini untuk rakyat, tapi juga harus mengukur seberapa relevan program ini digulirkan untuk masyarakat,” jelas Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Asep Kurniawan, Minggu (10/5).

“Pemkab Purwakarta banyak berkutat pada faktor pendukungnya saja, terlihat pemimpin Purwakarta tidak bisa move on dan masih memikirkan kepentingan elektoral dengan memasang sticker bergambar Bupati pada penerima bantuan,” ujarnya.

“Kami anggap Bupati sedang berkontestasi kepada elektabilitasnya. Sementara faktor utamanya masih belum tersentuh apalagi terealisasi, silakan cek ke lapangan,” tegasnya.

“Langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah daerah seharusnya dikonsultasikan dengan Legislatif untuk mendapatkan persetujuan dan legitimasi secara hukum dalam ketatanegaraan khususnya di Kabupaten Purwakarta, hal itu tidak dilakukan sama sekali, apalagi ini terkait dengan program yang berujung dengan anggaran,” paparnya.

“Untuk menanggulangi masyarakat terdampak Covid, kriterianya harus dipahami terlebih dahulu, warga yang terdampak secara langsung harus segera dibantu, seperti orang yang terkena PHK, musisi jalanan yang tidak lagi bisa mencari nafkah akibat pembatasan sosial, tukang dagang dan ojeg. Itu baru yang terdampak Covid,” ujar pria yang akrab disapa Fapet ini.

“Kalau bantuan Bansos itu baru melihat kriteria miskin, sangat miskin dan rentan miskin. Dan contoh yang terdampak Covid-19 meskipun rumahnya bagus namun terkena PHK dan disertai dengan surat bukti PHK, maka warga tersebut berhak mendapatkan bantuan, mereka tidak paham hal ini, bahkan anggaran terus saja mengalir dan dipastikan tidak tepat sasaran,” jelasnya.

“PSBB yang diberlakukan cenderung Kaku dan dipaksakan, kenapa pembatasan dilakukan secara ketat di malam hari pada jalur Protokol? Karena Bupati tidak bertanggungjawab dengan rakyat. Karena kalau 24 jam tanggungjawabnya pasti lebih besar, kalau malam orang sudah tidur. Dan PSBB Purwakarta ini jelas menyengsarakan masyarakat,” terangnya.

“Kami selaku organisasi masyarakat meminta kepada Bupati Purwakarta agar segera lakukan langkah kongkret, kurangi gimik dan perhatikan masyarakat terdampak,” tegasnya.

“Jangan sampai karena PSBB yang terkesan kaku dan mengeluarkan anggaran yang cukup besar ini tidak memberikan sumbangsih apapun untuk penanganan Covid, apalagi sampai tidak mengurangi penularannya,” jelasnya.

“Segera salurkan bantuan untuk masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang, transparan dalam pengalokasian dan pembagian dana serta validitas data bisa dipertanggungjawabkan, berikut pengawasannya,” ucapnya.

“Kami tidak akan tinggal diam jika Pemkab sampai melanggar hak dasar dan asasi manusia berkaitan dengan program PSBB di Purwakarta, terbukti telah muncul beberapa permasalahan di desa-desa, lalu apakah dibiarkan begitu saja, kalau pemerintahnya saja tidak berikan contoh yang baik pasti diikuti oleh aparat yang ada di bawahnya,” pungkasnya.¬†(trg/fzy)