Beranda News Pengurus PK Diintimidasi untuk Pilih Putri Rahmat Effendi? Ketua MKGR Buka-bukaan

Pengurus PK Diintimidasi untuk Pilih Putri Rahmat Effendi? Ketua MKGR Buka-bukaan

TVBERITA.CO.ID – Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 Partai Golkar Kota Bekasi yang akan digelar 6 Agustus 2020 nanti dipastikan memanas setelah Ketua DPD Partai Golkar, Rahmat Effendi tidak diberikan diskresi untuk mencalonkan kembali.

Ketua DPC Ormas MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong) Kota Bekasi Mahrul Falak mengatakan, sepertinya Rahmat Effendi tidak mau kehilangan kekuasaan di Partai Golkar sehingga memaksakan putrinya Ade Puspitasari menahkodai Golkar.

“Kemajuan demokrasi modern ditandai adanya kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan beserta praktik dan prosedurnya, demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagai bentuk pemaksaan kehendak sebenarnya sudah lama ditinggalkan di era demokrasi modern kembali diterapkan di Kota Bekasi,” ungkap Mahrul Falak, Rabu (29/7/20).

Ia mengatakan, ia mendapat laporan beberapa pengurus PK (Pimpinan Kecamatan) Partai Golkar diintimidasi oleh camat dan lurah agar mendukung Ade Puspitasari.

“Bahkan oknum ASN tersebut memprovokasi para Ketua PL untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap Ketua PK dan memberikan surat kuasa kepada salah satu Pengurus PK untuk menjadi Peserta Musda,” paparnya.

“Sebagai Ketua DPC ormas MKGR Kota Bekasi, saya sangat kecewa atas semua peristiwa ini, Partai Golkar sebagai partai modern dan terbuka saat ini menerapkan pola rekrutmen kader dilakukan secara bebas dan terbuka. dan senantiasa menjamin berjalannya proses sirkulasi dan regenerasi politik secara sehat dan demokratis.”

Mantan anggota DPRD Kota Bekasi ini mengharapkan Rahmat Effendi menggunakan cara-cara yang beretika dalam mendukung putrinya agar tidak melanggar anggaran Dasar Partai Golkar pada BAB VII tentang Hak dan Kewajiban Anggota pada pasal 15 dan 17 ayat 1. Dan pada Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar pada Pasal 4 dan Pasal 8.

“Bentuk intimidasi dan provokasi ini melanggar UUD 1945 Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya pada pasal 28 E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,” tegas Machrul.

Selanjutnya, kata Machrul, para Camat dan Lurah yang terjun langsung dalam politik praktis ini melangar UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2. Ancaman bagi ASN yang melakukan aktivitas di luar yang diamanahkan UU ini yaitu sanksi administrasi tingkat berat.

“Saya harapkan kepada Para Ketua PK jangan takut dan terpengaruh atas intimidasi dan provokasi ini, selagi sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka bulatkan tekad dan niat yang tulus untuk melakukan perubahan demi memajukan dan membesarkan Partai Golkar di Kota Bekasi,” bebernya. (ais/fzy)