Beranda Karawang Perangkat Desa Kertasari Rengasdengklok Dicopot Sepihak, Tidak Sesuai Prosedur?

Perangkat Desa Kertasari Rengasdengklok Dicopot Sepihak, Tidak Sesuai Prosedur?

TVBERITA.CO.ID –¬†Lagi-lagi terjadi pemberhentian perangkat desa sepihak di Kabupaten Karawang.

Kini menimpa Perangkat desa di Desa Kertasari kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, Asep Saepudin yang duduk menjabat sebagai Kepala Dusun Karajan B, Desa Kertasari.

Asep diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa Kertasari, H. Suhendar, dengan nomor surat 880/03/2020/Ds, tentang Surat Perintah Pemberhentian, tertanggal 9 juli 2020 Atas Nama Asep Saepudin, Jabatan Kadus Karajan B, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.

“Benar kang, saya sudah menerima SPP (Surat Perintah Pemberhentian) dari pak Kades kertasari tanggal 9 juli 2020,” ucap Asep Saepudin, panggilan wakil Dede sambil memegang SPP.

“Malah saya bingung kang, seharusnya ada konfir dulu ke saya, minimal ada surat SP 1. SP 2. Untuk meminta kejelasan kalau memang ada kesalahpahaman dengan kinerja saya, jangan langsung dibuatkan Surat Perintah Pemberhentian kepada saya, malah saya pertanyakan dengan surat itu kenapa pemberhentian berbentuk SP,” tambahnya lagi.

Atas kejadian tersebut Pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Karawang angkat bicara.

Dikatakan Sekretaris PPDI Karawang, Aan Karyanto, jika memang betul itu berbentuk Surat Perintah Pemberhentian (SPP) bukan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian.

Menurutnya, itu jelas Cacat Hukum karena tidak diatur dalam Permendagri No. 67 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Karawang No 4 Tahun 2019 tentang Desa.

Lebih lanjut dijelaskan Aan, apalagi di surat tersebut tidak ada rekomendasi dari Camat, dan SPP itu bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap sepihak dan merugikan rekan perangkat desa di Desa Kertasari.

“Kami sebagai pengurus PPDI Karawang siap akan menkonfirmasi dan sowan ke Kades Kertasari Kecamatan Rengasdengklok untuk mencari solusi jalan terbaik semoga ada titik temu dan jangan sampai kekeliruan ini melebar ke ranah hukum cukup diselesaikan dengan musyawarah, arif dan bijaksana,” kata Aan.

Hal senada juga diucapkan oleh pemerhati desa di wilayah Kabupaten Karawang, Sopian SE.

Menurutnya, Kejadian ini jangan sampai terulang kembali Kades digugat perangkat desa di PTUN dan kemudian berdampak dengan proses Pembangunan serta terganggunya pelayanan dan merugikan warga setempat ini segera diselesaikan.

Kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang sebagai leading sector untuk menjadi perhatian serius atas Pemberhentian sepihak oleh Kepala Desa di Karawang, dan terus untuk selalu disosialisasikan tentang Permendagri No 67 Tahun 2017. (nna/fzy)