Beranda News Peringati Sumpah Pemuda, ADI Bekasi Raya Gandeng Universitas di Malaysia

Peringati Sumpah Pemuda, ADI Bekasi Raya Gandeng Universitas di Malaysia

TVBERITA.CO.ID – Memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Bekasi Raya terus berinovasi melakukan gebrakan dan inovasi dengan membuat Internasional Webiner dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dengan tema “Common Thread of Ideology (Rukun Negara Malaysia & Pancasila Indonesia)”

Ketua ADI Bekasi Raya, Wawan Hermawansyah skaligus sebagai penanggung jawab Internasional Webiner ini menyampaikan, pelaksanaan seminar pendidikan internasional tersebut kerjasama ADI MPD Bekasi Raya dengan DPRD Kota Bekasi serta Mandala Internasional, University Putra Malaysia, yang mana peserta sekitar 150 dari dalam dan luar negeri.

“Ini merupakan bentuk langkah nyata kami untuk melakukan kolaborasi keilmuan, antar dua negara Malaysia dan Indonesia tetap slalu bersinergi dengan baik dalam pertukaran keilmuan dan lain halnya,” kata Wawan Hermawansyah saat bincang dengan Tvberita, Rabu (28/10/20).

Menurut Wawan, ada benang merah terkait konsepsi nilai-nilai ideologi Pancasila dan rukun negara.

“Hal ini perlu dikenalkan kepada masyarakat akademisi agar terjadi keeratan persaudaraan,” jelasnya.

kegiatan Internasional Webiner ini tidak hanya berhenti di seminar saja, namun akan dilanjutkan ke momen-momen nyata lainnya.

“Seperti riset bersama antara kampus dan dosen, serta mahasiswa antar dua negara Indonesia dan Malaysia, serta inisiasi mewujudkan konsep sister city,” tuturnya.

Ketua DPRD Kita Bekasi, Chairoman J Putro sebagai Narasumber mewakilin akademisi Indonesia memaparkan, bahwa sisi Pancasila di dalam konteks konstitusi atupun hukum Indonesia, maka pancasila ini tempat sebagian sumber dari acuan paling tinggi.

Tidak ada undang-undang yang dibentuk, tidak ada bertentangan dengan pancasila. Di mana ada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang beradab, pesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini poin-poin penting harus menjadi pedoman dalam menyusun seluruh regulasi, baik tataran konstitusi maupun undang-undang di bawahnya, itu yang paling penting karena ini sudah dibuka dalam UU 1945, kemudian ketetapan MPR RI,” ungkap Chairoman J Putro.

Namun masalahnya, kata Chairoman, bagaimana pancasila ini tidak hanya menjadi sandaran,namun ketika menyusun perundang-undang pasal secara teknis harusnya diuji kembali.

“Yang berikutnya terkait Omnibus LAW, memang menjadi problem saat ini. Di mana harus kita akui, Onmibus Law ini menjadi satu terobosan baru dalam konteks perundang-undangan di Indonesia,” jelasnya. (ais/fzy)