Beranda Karawang Persiapan Pilkada 2020, KPUD Karawang Butuh Rp 3,8 Miliar untuk Mulai Tahapan

Persiapan Pilkada 2020, KPUD Karawang Butuh Rp 3,8 Miliar untuk Mulai Tahapan

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Tak lama lagi masyarakat Kabupaten Karawang akan mengikuti hajatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.

 

Meski pelaksanaan baru akan dilaksanakan beberapa bulan kedepan, namun sejumlah persiapan pun sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya adalah mempersiapkan anggaran.

Kemarin, Kamis (29/8), unsur pimpinan sementara DPRD Kabupaten Karawang melakukan rapat penyampaian usulan anggaran bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang.

Ketua DPRD sementara, Pendi Anwar, kepada tvberita.co.id mengungkapkan dalam rapat yang digelar tertutup itu, KPUD Karawang mengusulkan bahwa untuk anggaran Pilkada Karawang pada tahun 2020 nanti akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 79 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 29,7 miliar.

Mengapa rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup, lanjut Pendi, berdasarkan kesepakatan fraksi dikarenakan rapat tersebut hanya bersifat penyampaian kebutuhan KPUD dan Bawaslu terkait persiapan pilkada 2020.

“Yang membuka Pak Endang Sodikin, dan ditawarkan ke forum lalu disepakati bahwa rapat ini tertutup, karena sifatnya hanya penyampaian kebutuhan KPU dan Bawaslu kaitan dengan pilkada 2020,” kata Pendi.

Pendi mengatakan, karena sifatnya hanya usulan, maka pihaknya belum bisa menyebutkan secara detail mata anggaran. Namun secara global KPUD Karawang membutuhkan anggaran untuk pilkada sebesar Rp 79 miliar.

“Anggaran itu akan direalisasikan tiga termin. Tahap pertama 40 persen, tahap kedua 50 persen, dan tahap ketiga 10 persen,” ujarnya menyebutkan.

Dan untuk anggaran perubahan, lanjutnya, KPUD Karawang hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,8 miliar untuk memulai tahapan.

“Tahapannya secara undang-undang September sudah mulai,” ujarnya.

Sementara untuk Bawaslu, lanjut dia, kebutuhan anggaran untuk pilkada 2020 sebesar Rp 29,7 miliar. Pada anggaran perubahan membutuhkan Rp 5 miliar.

“Dalam rapat ini, tidak ada pembahasan secara rinci dikarenakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, hanya penyampaian secara global saja. Belum dikaji atau ada pembahasan,” imbuhnya.

Pendi juga menerangkan, untuk anggaran pengamanan Pilkada belum ada pembahasan, karena belum dilakukan hearing atau rapat dengar pendapat bersama instansi penegak hukum terkait.

“Setelah terbentuk AKD, nanti rincian kegiatan akan diperjelas di Badan Anggaran dengan melakukan hearing bersama KPUD, Bawaslu, Pihak Kepolisian, Dishub, Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Sekarang baru bersifat mendengarkan penyampaian kebutuhan mereka, dan kita tidak melakukan koreksi terhadap anggaran tersebut,” Jelas Pendi lagi.

Sementara itu, ditemui di ruang rapat, Kursin Kurniawan, Ketua Bawaslu Karawang mengatakan, anggaran yang diusulkan pada anggaran perubahan 2019 hanya sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut untuk memulai tahapan. Salah satunya perekrutan awal dan pembentukan panwascam.

“Desember harus sudah terbentuk panwascam. Sehingga ada kebutuhan untuk honor, sewa gedung dan lain-lain,” pungkasnya. (nna/kie)