Beranda News Perubahan Kepgub Soal Covid-19 Dinilai Masih Memberatkan Pesantren

Perubahan Kepgub Soal Covid-19 Dinilai Masih Memberatkan Pesantren

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – H Muhammad Ammar Fasyni, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur’an Al Furqon, Kecamatan Klari, Karawang mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat usai merevisi kembali Keputusan Gubernur (Kepgub) yang sempat menuai polemik. Namun, hal itu dinilai belum cukup karena masih memberatkan pondok pesantren.

“Kita apresiasi. Anjurannya betul baik, tapi kita merasa heran, mana bantuan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 di pesantren?,” tanyanya.

Dirinya menjelaskan, substansi persoalannya bukan hanya soal sanksi yang dihadapi dengan tanggung jawab kesehatan, tapi sejauh mana peran pemerintah membantu pesantren di Jawa Barat menyediakan sarana dan pra sarana dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

“Harusnya disebutkan juga poin tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi pencegahan dan penularan Covid-19 di pesantren-pesantren,” tandas Ammar.

Pasalnya, banyak pesantren yang tidak siap karena keterbatasan anggaran, terlebih akses atau fasilitas infrastruktur di pesantren tersebut tidak memadai.

“Kalau hanya pesantren yang menanggulangi ya cukup kerepotan. Jangankan di al furqon, di ponpes lain pun sama, pasti terbebani,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap, pemerintah jangan hanya membuat regulasi. “Barengi juga dengan solusi, bantu dengan fasilitas supaya aturan bisa dilaksanakan sebaik mungkin,” pungkas Ammar.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Jabar (Kepgub) Nomor 443/Kep. 321-Hukham/2020 mengenai protokol kesehatan di pondok pesantren 11 Juni 2020 lalu. Namun, Kepgub Jabar tersebut langsung menuai kritikan di kalangan pimpinan pesantren dan DPRD Jabar, karena di dalamnya mencantumkan kesediaan pengelola pesantren untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, bila terbukti melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Tak mau berlama-lama dalam polemik, Pemprov Jabar pun merevisi Kepgub tersebut dengan mengubah sejumlah poin, salah satunya dengan menghilangkan ancaman sanksi terhadap pesantren. Perubahan Kepgub yang berlaku diterbitkan dalam Kepgub perubahan dengan nomor 443/Kep. 326-Hukham/2020 pada 15 Juni kemarin. (kie/fzy)