Beranda Nasional PKS Sebut Jokowi Keliru Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor

PKS Sebut Jokowi Keliru Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor

JAKARTA, TVBERITA.CO.ID– Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengkritik pernyataan Presiden Jokowi bahwa hukuman mati bagi koruptor bisa dilaksanakan jika publik menghendaki.

Nasir menilai pernyataan Jokowi tersebut keliru. Dia beralasan hukuman mati bagi korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Pak Jokowi keliru kalau mengatakan hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat,” ujar kader PKS itu di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 10 Desember 2019.

Hukuman mati itu diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” demikian bunyi pasal 2 ayat 2.

Adapun yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dikutip dari tempo.co, keadaan bahaya tersebut adalah terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menurut Nasir, melihat sikap Presiden Jokowi belakangan pernyataan soal hukuman mati bagi koruptor menjadi tidak relevan.

“Dia bicara hukuman mati tapi memberi grasi terhadap terpidana korupsi dan lainnya. Kami harap Presiden konsisten bicara soal keberpihakan memberantas korupsi.” pungkasnya. (tmp/tvb)