Beranda Karawang Jokowi Sahkan Perpres Pesantren, PKB Karawang Potong Tumpeng

Jokowi Sahkan Perpres Pesantren, PKB Karawang Potong Tumpeng

KARAWANG –¬†Disahkannya Peraturan Presiden No 82 tahun 2021 tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren pada 2 September 2021 oleh Presiden Jokowi disambut suka cita oleh DPC PKB Karawang, pengurus pun melakukan sujud syukur bersama, kemudian melakukan potong tumpeng.

Sekretaris DPC PKB Karawang, Ricky Sofiyan, SM mengungkapkan bahwa DPC PKB Karawang merasa bersyukur atas di tandatangani nya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren.

“Kami mengucapkan syukur atas di tandatangani nya Perpres No 82 Tahun 2021, mudah-mudahan kedepan menjadi manfaat bagi pondok pesantren yang ada di Karawang dan bagi para kiyai khususnya Nahdlatul Ulama,” kata Ricky, Rabu (15/9/2021)

Selain itu, Ricky juga menjelaskan kehadiran Perpres No 82 Tahun 2021 di inisiasi oleh Muhaiman Iskandar (Gus Muhaimin) melalui UU No 18 Tahun 2019.

“DPC PKB Karawang mengucapkan terimakasih kepada pimpinan, Gus Muhaimin yang telah berjuang sampai saat ini hingga terealisasikan, ini juga dipersembahkan untuk seluruh pondok pesantren yang ada di Karawang, Nahdlatul Ulama dan masyarakat secara umum,” ujarnya

Ditempat yang sama anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi PKB, H. Acep Suyatna menambahkan Fraksi PKB telah mendorong agar segera dikeluarkan Perda nya.

“Nanti turunan Perpres ini, terus Perda Provinsi udah selesai, kita sudah mengusulkan melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk melakukan kajian naskah akademik dan masuk ke Badan Legislasi dan proses ini semuanya sudah dilaksanakan dan juga sudah masuk ke Propem Perda tahun 2021,” kata Acep

Acep berharap dengan adanya Perpres 82 Tahun 2021 dan Perda sebagai turunannya APBD wajib melindungi para ustad dan guru-guru ngaji yang ada di Karawang.

“Untuk anggarannya nya sendiri nanti dari APBD dan di APBN juga ada mungkin nanti di plot di Kementrian Agama,” ujarnya. (ddi/kii)

Artikel sebelumnyaKetua DPRD Purwakarta Disebut Otoriter dan Tak Pedomani Kolektif Kolegial
Artikel selanjutnyaDalih WFH, Kabid Perikanan Tak Bisa Dihubungi