Puguh menuturkan, hasil verval nantinya akan menentukan status masing-masing gerai. Status tersebut meliputi layak operasional, layak dengan catatan perbaikan, serta belum layak yang membutuhkan perbaikan struktur.
Untuk kekurangan minor, termasuk sarana pendukung seperti pendingin ruangan atau AC dan meja kasir, pihak terkait akan diberikan rekomendasi perbaikan.
“Apabila ditemukan kekurangan minor maupun sarana penunjang seperti AC dan meja kasir yang belum lengkap, diberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak BUMN pelaksana dalam kurun waktu tiga bulan,” ungkapnya.
Baca juga: Dukung Kemajuan Pendidikan, KIIC Salurkan Beasiswa Rp299,4 Juta untuk 280 Siswa di Karawang
Dia menambahkan, BUMN pengelola juga mendapat mandat berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 untuk mengelola usaha KDKMP selama dua tahun masa transisi.
Setelah proses verval selesai, Pemkab Karawang akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi di lapangan.
“Langkah komprehensif ini diharapkan dapat mewujudkan indikator kinerja utama program, yakni hadirnya gerai KDKMP yang layak operasional, memenuhi prinsip tata kelola yang baik, serta mampu memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas di seluruh desa se-Kabupaten Karawang,” pungkas Puguh. (*)
