Beranda Regional Ada Dugaan Indikasi Korupsi, LBH JMPH Desak Proyek Pedestrian Diusut Tuntas

Ada Dugaan Indikasi Korupsi, LBH JMPH Desak Proyek Pedestrian Diusut Tuntas

60

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Fasilitas Pejalan Kaki atau Trotoar yang sangat didambakan warga Karawang yang dibangun di Jalan Ahmad Yani sempat membuat kegaduhan masyarakat karawang. Pasalnya, pembangunan proyek yang menelan anggaran Rp 15 Miliar dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi.

Menyikapi itu, Tim Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (LBH JMPH) Karawang merasa geram dan perlu ambil bagian dan mendukung Bupati Karawang untuk memastikan tidak terdapat uang rakyat yang dikemplang.

“Pengamatan dan investigasi kami dilapangan, kami menyimpulkan bahwa proyek drainase dan pendestrian patut diduga ada tindak pidana korupsi, sebab dari berbagai informasi yang kami peroleh proses penunjukan PT. AdhiKarya Teknik Perkasa sebagai pelakasana proyek sarat akan indikasi kongkalikong yang ditengarai dengan adanya kekurangan Berkas pada saat lelang,” ujar Agus Evendi S, S.H kepada Tvberita.co.id, Kamis(7 Februari 2019).

Dikatakan Agus, pada proses pelaksanaan secara kasat mata dapat dilihat pelakasanaannya sangat buruk dan beberapa hal tidak sesuai dengan spesifikasi, bahkan ada beberapa batu andesit mudah lepas karena adonan semen dan pasir tidak sesuai standar.

“Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang yang sudah melihat adanya indikasi Korupsi bahkan berjanji akan mengusut tuntas proyek pendestrian yang dibangun oleh pemborong yang diketahui PT Adhikarya Teknik Perkasa sampai saat ini pun belum di ketahui sudah sejauh mana proyek tersebut diusut tuntas. Harapan kami sebagai Civil Society perkara ini tidak mengendap dibawah meja,” paparnya.

Sementara itu Tim Advokasi JMPH Karawang, Bayu B. Ginting mengungkapkan, LBH JMPH menyurati Dinas PUPR Karawang, Kejaksaan hingga Bupati Cellica dengan tiga tuntutan agar segera dilaksanakan yakni meminta Dinas pekerjaan Umum dan Penata Ruang untuk memberikan informasi keterbukaan publik terkait proyek pendestrian diduga terindikasi korupsi.

Kedua untuk mendesak Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang untuk mengusut tuntas dan menyeluruh kasus proyek drainase dan pedestrian patut diduga adanya indikasi Korupsi.

“Ketiga untuk mendesak Bupati Karawang untuk me non-aktifkan oknum-oknum Pejabat pada Dinas pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Karawang, yang patut diduga terlibat dalam skandal proyek ini. Tuntutan ini didasarkan pada adanya kemungkinan Oknum-Oknum ini yang bisa saja menghilangkan barang bukti,” pungkasnya.(rls)

Komentar Facebook