JAKARTA, TVBERITA.CO.ID -Pasca OTT KPK di LP Sukamiskin, Bandung, Ditjen Pemasyarakatan merazia sejumlah rutan/LP. Hasilnya, ditemukan rice cooker hingga dispenser. Alasannya, jatah makan dari negara hanya Rp 14 ribu/hari.
Salah seorang warna binaan di Rutan Kebonwaru, Bandung, Agustinus mengakui sengaja membawa rice cooker tersebut. Dia beralasan biaya makan di rutan sebesar Rp 14 ribu satu hari per orang dirasa kurang.
“Sehingga kami menyediakan rice cooker. Kalau mengandalkan jatah, terbatas,” ujar Agustinus di Rutan Kebonwaru pada 24 Juli 2018.
Berdasarkan APBN, jatah makan di Indonesia dibagi tiga rayon. Rayon 1 itu sekitar Rp 12 ribu, rayon 2 Rp 15 ribu dan rayon 3 itu RP 17 ribu.
“Memang segitu. Jatah makan untuk penghuni di seluruh Indonesia 14 ribu (rupiah). Untuk sayurnya, beras, daging sama gasnya,” kata Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kebonwaru Alviantino.
Lalu apakah cukup makan sehari Rp 14 ribuan? Dengan hitung-hitungan makan 3 kali, berarti sekali makan Rp 5 ribu.
“Kalau pagi dikasih bubur kacang hijau, besoknya ganti ubi rebus. Diselang-seling,” kata penghuni LP Cipinang yang tak mau disebut namanya kepada detikcom beberapa waktu lalu.
Makan pagi, makan siang, dan makan malam dengan nasi dan sayur. Adapun untuk lauk, jenisnya bergantian, yaitu tempe, ikan asin, telur asin, dan telur rebus.
“Jatah sayur tauge pagi setiap tanggal 3, 13, dan 23. Jatah daging setiap tanggal 3, 5, dan 8,” ujarnya sambil tertawa sampai hapal menu makanan bulanan.
Dengan jatah makan Rp 5 ribu perhari, napi mengaku pasrah. Mereka lalu mengakali dengan membawa rice cooker dengan harapan bisa makan nasi kenyang.
“Kalau mengandalkan jatah, terbatas,” ujar Agustinus
Di sisi lain, dengan banyaknya warga binaan yang mencapai lebih dari 100 ribu orang, anggaran makan napi pun membengkak. Negara harus merogoh kocek triliunan rupiah untuk memberi makan mereka.
“Kita ambil range 17 ribu kita ambil titik tengahnya 15.500, kita membelanjakan makan aja Rp 1 T lebih, kita kekurangannya Rp 300 M hanya untuk makan,” kata Menkumham Yasonna Laoly.
Dengan keterbatasan itu, Kemenkum harus memutar otak. Di sisi lain harus memberikan pembinaan yang manusiawi ke warga binaan, di sisi lain dana negara terbatas. Jatah makan hanya satu persoalan, belum lagi soal air bersih, dan kapasitas sel yang seharusnya diisi 5 orang bisa diisi hingga 25 orang.
Belum lagi, aparat penegak hukum acapkali kurang selektif menahan seseorang. Sehingga isi Rutan/LP membengkak. Penegakan hukum yang masih melulu penjara centris, menjadi salah satu pemicu rusuhnya LP.
“Kalau gerakan-gerakan penangkapan ini bertambah, kalau trendnya seperti Januari-April yaitu 1.800 orang/bulan maka kita bisa hitung posisinya seperti apa,” cetus Yasonna.(detik/kb)
