Beranda Karawang Angkat Bicara Soal Dugaan Politik Praktis H. Sopian, BPKSDM: Pembinaannya di Kanwil...

Angkat Bicara Soal Dugaan Politik Praktis H. Sopian, BPKSDM: Pembinaannya di Kanwil Provinsi

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Meski agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Karawang belum memasuki tahapan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Namun konstelasi politik Karawang mulai semakin memanas.

Suasana dan aroma persaingan antar bakal calon Bupati/wakil bupati sudah mulai semakin kentara.

Kondisi ini pun berimbas pada ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkugan pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
Netralitas ASN jelang Pilkada pun menjadi sorotan.

Hal tersebut dikarenakan, tak sedikit para abdi negara yang kerap ikut larut dalam politik praktis meskipun secara aturan jelas-jelas dilarang.

Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka (PNS) kerap terbawa dalam pusaran pertarungan kekuasaan dalam Pilkada itu.

Salah satu yang menjadi sorotan publik belum lama ini tertuju kepada Kepala Kemenag Karawang, H. Sopian.

Bagaimana tidak, selain kedapatan pernah melakukan salam dua jari (salam dua periode) yang menjadi ciri khas salah satu calon Bupati Karawang dari petahana yakni Cellica Nurrachadiana.

Pimpinan tertinggi PNS di Kemenag ini juga kedapatan selalu mengkampanyekan nama calon Incumbent tersebut dalam setiap kegiatan peresmian, salah satunya pada saat peresmian kampung santri beberapa waktu lalu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang pun, akhirnya angkat bicara soal adanya dugaan politik praktis kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang sempat meramaikan jagat publik itu.

Kepala Bidang Disiplin Pegawai BKPSDM Kabupaten Karawang, Dudi Alexandria, kepada Tvberita.co.id mengatakan terkait permasalahan tersebut diatas, bukanlah kewenangan pihaknya untuk menindaklanjuti.

Pasalnya kata Dudi, Kantor Kementerian Agama Karawang bersifat vertikal, dan yang memiliki kewenangan langsung adalah Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi.

“Kemenag mah kewenangan instansi vertikal gituh, pembinaannya oleh Kanwil Prov atau Inspektorat Kemenag -nya sendiri, kalau kita yang menangani ya offset atuh, bagusnya melalui Bawaslu aja yang lebih kompeten,” ujar Dudi menjelaskan, seraya mengarahkan peran lembaga Bawaslu Karawang yang lebih berhak melakukan pengawasan.

Disoal upaya BKPSDM sendiri dalam menjaga netralitas ASN di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang, Dudi mengungkapkan pihaknya akan melakukan safari keliling OPD untuk mengingatkan kembali. Larangan PNS untuk berpolitik praktis dan sanksi yang akan didapat jika melanggar.

“Rencana kita keliling SKPD, mengingatkan kembali. kalau sanksi tergantung jenis pelanggarannya bisa sampai sanksi berat, itu semua jelas diatur dalam PP No.53/2010,” ujar Dudi mengulas.

Disinggung bagaimana netralitas ASN Karawang saat ini, mantap ia menegaskan jika sampai hari ini pihaknya belum menerima adanya pengaduan.

“so far so good, Alhamdulillah belum ada pengaduan PNS Kabupaten mah,” tandas Dudi dengan yakin. (Nna/dhi)