KARAWANG – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang menegaskan dukungannya ihwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Presiden.
Ketua Apdesi Kabupaten Karawang, H Margono mengatakan, keberadaan Polri di bawah Presiden selama ini telah terbukti efektif, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan.
Dia khawatir jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, akan muncul birokrasi baru yang justru memperlambat pengambilan keputusan di lapangan.
Baca juga: Kolaborasi Hijau: Mahasiswa KKN Unsika dan Warga Desa Gununghejo Gelar Aksi Agroforestry
”Kami mendukung penuh Polri berada langsung di bawah Presiden. Selama ini sistem yang berjalan sudah sangat efektif dirasakan hingga ke desa. Jalur koordinasi yang cepat adalah kunci dalam penanganan persoalan sosial di masyarakat,” kata Margono yang juga Kades Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kamis (29/1).
Menurut Margono, dalam berbagai kesempatan ia mengapresiasi kolaborasi Polri dengan pemerintah desa dalam mengawal program nasional seperti ketahanan pangan, serta pengamanan agenda demokrasi seperti pemilu dan pilkada.
“Kita menilai hubungan sinergis antara pemerintah desa dengan aparat kepolisian, khususnya melalui Bhabinkamtibmas, berjalan sangat baik,” jelasnya.
Baca juga: Bukan Relokasi, Ini Skema Utama Pemkab Karawang dan BBWS Citarum Tangani Banjir Karangligar
Sifat tugas kepolisian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dinilai memerlukan otoritas langsung dari Kepala Negara sebagai pemegang mandat tertinggi.
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap rencana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
